Dibutuhkan
waktu 37 tahun sejak kebangkitan nasional 1908 sebelum proklamasi 17 Agustus
1945. Sejak proklamasi hingga runtuhnya orde baru, sudah setengah abad (53
tahun) harus dilewati bangsa ini sebelum akhirnya lahir orde perubahan atau
reformasi Mei 1998. Saat itu kita sebagai anak bangsa sudah sangat paham bahwa
ketika orde baru menumbangkan orde lama – maka ‘pola’ pada orde baru tidak akan
terulang lagi setela estafet pemerintahan dipegang oleh orde baru. Namun
kenyataan berkata lain. Ketika rakyat dan
mahasiswa menjadi “parlemen jalanan” di saat lahirnya orde baru – ketika itu
ada yang terlupakan bahwa rezim baru yang akan menggantikan rezim lama haruslah
diberikan guidance untuk menjalankan
pemerintahan ke depan. Sayangnya karena eforia berhasil menggulingkan ‘orde
lama’ dan ‘memberangus’ paham komunis – ‘kontrak politik’ bagi pemimpin baru
pemerintahan-pun urung terjadi.
Meskipun
saat rezim orde baru akhirnya “bubar” pada Mei 1998 -- dan para reformis telah memberikan 10
(sepuluh) pokok-pokok reformasi – hingga saat ini belum berjalan optimal.
Mungkin masalah kebebasan pers yang setidaknya leading dibandingkan dengan program lainnya (pemberantasan KKN,
otonomi daerah, pemberantasan kemiskinan, dll). Kesalahan terulang kembali
tatkala negeri ini berhasil mengganti pemimpinnya tapi gagal dalam merobah
system rekruitmen calon pemimpin di semua lini (eksekutif, legislative, dan
yudikatif). Lebih parahnya ketika zaman orba yang dikatakan executive heavy – maka potensi korupsi
kebanyakan terjadi di pemerintahan.Cobalah lihat sekarang, hampir di semua
sendi-sendi Negara telah terjadi wabah korupsi ini.
Saat
menjelang pergantian pucuk pemerintahan dari pak Harto ke pak Habibie, sempat
ada pemikiran ekstrem bahwa untuk mewujudkan Indonesia baru yang bebas dari KKN,
maka harus dilakukan policy ‘potong satu generasi’ di semua lini
pemerintahan dan partai politik! Sebab menurut si pengusung ide ini -- bahwa
Indonesia tidak akan banyak berubah meskipun telah terjadi pergantian pucuk
pemerintahan bila masih dipegang oleh orang-orang yang masih menjalankan
“system lama”. Dengan kata lain bahwa mindset
pemimpin di pemerintahan dan partai politik masih syarat untuk mementingkan
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Lebih parahnya lagi demi
kepentingan itu (pribadi, kelompok dan golongan), upaya yang dilakukan telah
menabrak rambu-rambu reformasi dengan tetap meningkatnya potensi kerugian
Negara akibat praktik KKN.
Untuk
mengisi ‘cek kosong’ reformasi yang telah berumur 14 tahun sebaiknya harus
diisi ulang oleh segenap pemimpin negeri ini dengan prinsip 4 (empat) K, yaitu:
1.
Kejujuran.
Pilihlah pemimpin dari level RT hingga presiden yang memiliki sifat jujur dalam
hidupnya;
2.
Kerja
Keras. Carilah tipikal calon pemimpin negeri yang mengajak dan membuktikan
bahwa dirinya adalah sosok pekerja keras untuk bangsa dan rakyatnya;
3.
Kerja
Sama. Pemimpin yang baik dan sukses bukanlah pemimpin yang one man show, namun menggalang seluruh
potensi anak bangsa untuk kemakmuran bersama. Bukan pula pemimpin ketika tidak
bisa menunjukkan kinerjanya, dengan gampang mencari kambing hitam bahwa
carut-marut ketidakberesan sekarang ini juga merupakan akibat ‘ketidakmampuan’
pemerintahan atau pemimpin di masa lalu ;
4.
Kerja
Cerdas. Diperlukan pemimpin yang cerdas dalam membuat perencanaan, menunjuk
pelaksana yang tepat di lapangan, dan dapat mencapai target dan
mempertanggungjawabkan atas amanah yang telah diberikan rakyat kepadanya.
Selamat
atas Kebangkitan Nasional Indonesia ke-104. Saatnya untuk Bertindak, Kita Harus Bisa!
Banuayu,
20 Mei 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar