Ada dua hal yang kontras terjadi ketika saat-saat menjelang kenaikan BBM. Rakyat tentunya tidak setuju dengan kenaikan BBM yang bakal memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Di sisi yang berlawanan (tentunya Pemerintah - red) mengatakan bahwa kenaikan BBM ini merupakan 'keniscayaan' atau lebih tepatnya 'keterpaksaan' yang harus dilakukan agar APBN tidak nombok. Diantara 'perseteruan' keduanya (rakyat versus pemerintah), sebenarnya ada pihak mediator yakni pihak wakil rakyat. Sikap para anggota dewan ini kadang-kadang sulit diterka; apakah ia pro rakyat (mestinya harus pro rakyat) dengan mau tidak mau (karena faktor defisit anggaran ..?) -- akhirnya dengan berat hati harus menyetujui kenaikan BBM itu sendiri!
Setidaknya ada 3 (tiga) opsi dengan kenaikan BBM yang setiap akan adanya kenaikan bakal terjadi 'perlawanan' dari rakyat sendiri.
Pertama, saatnya kita sebagai rakyat melakukan pola hidup 'hemat BBM'. Mengutip seorang da'i kondang menyatakan bahwa bila BBM naik, maka salah satu solusinya adalah mengurangi CC kendaraan yang kita miliki. Seandainya kita punya kendaraan 2500 CC, maka saatnya beralih ke 150 CC alias pake sepeda motor. Atau kepada O CC alias sepeda alias jalan kaki!
Kedua, Pemerintah memikirkan alternatif untuk mengganti energi fosil dengan energi pengganti.Misalnya saja electric car, energi angin, atau apa sajalah yang akan menghemat devisa negara untuk subsidi energi ini.
Ketiga, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya dengan memberikan skills dan akses modal untuk meningkatkan pendapatan rakyatnya. Bila pendapatan sudah meningkat, maka kenaikan berapapun tentunya tidak terlalu perlu dirisaukan. Mengapa? Karena rakyat sudah tidak memikirkan urusan dasar lagi (urusan busung lapar) karena negara telah melaksanakan amanat dalam UUD yakni negara memberikan penghidupan yang layak bagi rakyat, menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudahkah semua itu dilakukan?
Banuayu, 13 Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar