Penghambat Kemajuan Bangsa #2: Tidak Memiliki Fokus atau Prioritas

Tahun 2013 ini ada sedikit pemandangan yang tidak biasa terjadi saat mudik dengan kereta api. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kebanyakan para penumpang berjubel dan berdesak-desakan saat akan memasuki stasiun dan gerbong kereta. Nampaknya manajemen PT KAI sudah memiliki visi dan misi untuk melakukan improvement dalam melayani penumpang mereka. Pemandangan lainnya masih didapati terutama kemacetan di jalur darat dan penyeberangan ferry Sumatera-Jawa-Bali. Jalur pantura yang masih belum menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kemacetan dan kenyamanan para pengendara sepeda motor, mobil, dan bus.

Adalah hal yang lumrah bila pada mudik tahun 2014 nanti para penguasa negeri ini berfokus untuk mengurangi hal-hal yang sering terjadi yakni kemacetan, ketidaknyamanan, kecelakaan lalu-lintas pada saat mudik. Merupakan kebanggaan sekaligus kebahagiaan bila mulai selesai pasca mudik ini, segenap aparat pemerintah mulai dari dephub, kepolisian, PT KAI, Perum Pelabuhan, Pemerintah Pusat dan Pemda masing-masing provinsi untuk melakukan evaluasi agar tingkat kecelakaan dan ketidaknyamanan bisa dikurangi pada tahun 2014 mendatang. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bila kita berfokus dan bersatu padu untuk menyelesaikannya.

Penghambat Kemajuan Bangsa #01"Memelihara Masalah"

Dalam suatu tajuk suatu harian nasional yang berjudul "Proyek Abadi Jalur Pantura" -- seakan mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa pekerjaan yang sering kita lihat bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang tuntas merupakan penghambat kemajuan bangsa ini. Kabarnya, KPK sudah mulai menelisik kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana negara untuk pekerjaan yang dikategorikan sebagai 'proyek abadi' tersebut. Bahkan ada anekdot; jikalau ada pekerjaan perbaikan jalur pantura -- pastilah sudah mendekati lebaran! Hal ini dapat dimaklumi karena hampir di seluruh pelosok negeri, apabila mendekat saat lebaran Idul Fitri yang sebelumnya merupakan bulan puasa Ramadan -- saat itulah pihak yang berkompeten mengurus perbaikan jalan dan prasarana. Akibatnya lalu-lintas menjadi terhambat dan jalanan macet. Fenomena seperti ini seolah-olah sudah 'tradisi' yang harus dibayar mahal oleh rakyat. Berapa BBM yang dihabiskan selama kemacetan berlangsung, belum lagi banyak kecelakaan lalu-lintas dikarenakan jalan berlubang yang belum sempat diperbaiki. Menurut salah seorang pejabat terkait mengatakan bahwa apakah mungkin pekerjaan perbaikan yang praktis hanya memakan waktu selama 14 (empat belas) hari atau 2 (minggu) tersebut akan tuntas? Lalu bagaimana dengan mutu pekerjaan itu sendiri? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap mutunya?

Beberapa hari lalu (24/07) ada truk yang nyemplung ke laut saat keluar dari kapal penyeberangan antara Merak-Bakauheni. Penyebab sementara diketahui bahwa kualitas proyek dermaga tersebut di bawah standar sehingga meskipun baru saja diselesaikan, ternyata kualitasnya sangat bobrok. Untung saja sang pengemudi truk tersebut sempat diselamatkan. Adalah sangat disayangkan apabila proyek perbaikan yang konon kabarnya menelan biaya milyaran bahkan triliunan Rupiah (sekitar 1.2 Triliun Rupiah) pertahunnnya tersebut dilakukan asal-asalan dan tidak memiliki standar mutu dan waktu yang semestinya. Seharusnya pula pihak terkait sudah mempersiapkan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana pendukungnya (bus, kereta api, kapal penyeberangan, dan pesawat) -- sudah dapat diprediksi setiap tahunnya berapa orang yang mudik dan berapa prosen kenaikannya. Dari data statistik tersebut maka pihak pemerintah melalui aparat terkait akan dapat mempersiapkan sarana dan prasarana tersebut dengan lebih baik. Mengapa? Sebab selama ini pihak pemerintah seolah-olah tidak memiliki time management dalam menuntaskan persoalan mudik atau kemacetan selama mudik berlangsung. Kalaupun ada keluhan bahwa anggaran perbaikan baru muncul menjelang saat lebaran atau hal-hal lainnya, mestinya hal tersebut dapat diantisipasi dari awal. Bila saja pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam mengawasi jalannya proyek tersebut dengan memberikan transparansi berapa biaya yang telah dikeluarkan dengan mempublikasikan kepada rakyat, diharapkan akan terjadi social control terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.Salah satu indikasi sebagai negara modern adalah clean government dan accountability para penyelenggara negara dalam mengelola anggaran publik.

Melibatkan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, mahasiswa, dan tentunya KPK dalam hal mengawasi pelaksanaan proyek untuk kepentingan umum sudah selayaknya dimulai. Dengan melibatkan para pihak ini, diharapkan ruang lingkup terjadinya KKN akan berkurang ruang geraknya. Penggunaan IT dan media internet sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Wagub DKI yang mengunggah rapat pihak pemda DKI (PU) dengan wagub di you tube -- merupakan terobosan untuk transparansi. Tidak ada yang perlu disembunyikan demi kebaikan kita bersama. Saatnya bangsa ini menghilangkan budaya 'memelihara masalah'. Karena dengan memelihara masalah akan banyak timbul in-efisiensi dan peluang KKN antar penyelenggaranya. Semakin ditunda penyelesaiannya suatu masalah, semakin besar biaya yang akan ditanggung oleh rakyat kita...

INDONESIA dikalahkan Klub Sepak Bola

 

Hampir disetiap pertandingan persahabatan antara klub bola yang akan bertanding dengan Timnas, Indonesia Selection, atau Indonesia Dream Team, selalu saja hatiku was-was dan H2C (Harap-harap Cemas). Berharap agar Timnas tersebut bisa menang, atau minimal seri. Mengapa? Karena kalau kalah -- mohon maaf; sudah 'tradisi'. Namun ada suatu hal yang sangat membuat hati sebagai orang Indonesia menjadi masgul dan sedih karena saat tim klub sepak bola yang datang ke negeri ini (AC Milan, Timnas Belanda) bahkan malam tadi (14/07) Gelora Bung Karno kedatangan tim Arsenal FC. Saat konferensi pers, nampak sekali bahwa sambutan terhadap tim tamu (Arsenal FC) luar biasa dari Panitia. Mulai dari Bandara Soetta hingga ke lapangan, para pemain dan official Arsenal dielu-elukan pendukung klub meriam London tersebut. Lalu bagaimana dengan sambutan terhadap pemain dan pelatih Indonesia Dream Team? Sama dengan sambutan sebagaimanan pertandingan dengan klub sepak bola sebelumnya. Analis sepak bola sebagian besar mengatakan bahwa timnas Indonesia bakalan kalah menghadapi klub sepak bola sekaliber AC Milan, Arsenal atau Chelsea sekalipun!

Menyaksikan bagaimana pelatih timnas Indonesia yang sudah sejak awak dianggap sebagai underbouw atau kalah kelas dengan tim tamu (klub sepak bola), seolah menegaskan bahwa hanya keajaibanlah yang dapat memberi kabar bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan klub sepak bola dunia. Jadi saat konferensi perspun timnas Indonesia hanya diberikan sedikit waktu untuk memberikan keterangan dengan background tanpa embel-embel PSSI atau yang melambangkan keperkasaan suatu bangsa. Bukanlah mestinya saat konferensi perspun kita harus 'equal' dengan tim tamu yang dipenuhi dengan atribut klub atau sponsor yang menunjukkan dukungan finansial yang rasa percaya diri yang tinggi menjelang menghadapi timnas Indonesia. Tapi apa yang didapat oleh timnas Indonesia dari para panitia atau pendukungnya? Kalau mau jujur, mestilah para pendukung tim tamu (sekali lagi klub sepak bola) lebih banyak dari pendukung timnas Indonesia. Mengapa? Karena di dalam alam bawah sadar kita mengatakan bahwa sulit untuk draw apalagi menang menghadapi tim profesinal dunia tersebut. Namun bagaimana selayaknya sikap kita terhadap timnas, Indonesia Dream Team atau Indonesia Selection? Alangkah bijak dan wajar bila -- apapun kondisi timnas kita saat ini -- haruslah kita dukung 200%. Mengapa kita harus lebih menghargai dan menghormati timnas kita? Cobalah perhatikan bagaimana semangat dan jiwa patriotis bangsa Thailand yang saat menghadapi tim Manchester United di laga persahabatan di Stadion Rajamangala National pada Sabtu (13/7/2013), tim Thailand All Stars berhasil menekuk MU dengan skor 0-1 dihadapan pendukung sepak bola Thailand. Terlepas apakah kemenangan ini karena lucky atau tidak, setidak-tidaknya tim Thailand All Stars telah membuktikan bahwa mereka tidak bisa diremehkan oleh klub sekalipun MU sekalipun!

Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan tatkala berbagai kekalahan dilakoni oleh timnas Indonesia menghadapi klub sepak bola sekaliber dunia tersebut?

1. Tetap mendukung dan membela Timnas Indonesia apapun kondisinya (meskipun saat ini masih kalah fisik atau mental) sekalipun!
2. Jangan berlebih-lebihan memberikan sambutan atau over estimate atau over comments terhadap tim tamu (klub sepak bola) yang melakukan pertandingan persahabatan dengan Timnas Indonesia

Selanjutnya buat Menpora berikut jajarannya harus membuat Blue Print untuk persepak bolaan Indonesia ke depan dengan membuat perencanaan jangka panjang agar persepakbolaan Indonesia tidak dijadikan arena 'pembantaian' di stadion negeri sendiri tatkala berhadapan dengan tim klub sepak bola yang bertanding di negeri kita.  Jangan ulangi lagi INDONESIA dikalahkan oleh klub sepak bola manapun!

Indonesia in 2014:"Need A Strong Leader!"

Pasca PD II di dunia dikenal 3 (tiga) orang kuat yakni Rosevelt, Churchil, dan Stalin. Mengapa mereka dikatakan sebagai orang kuat? Yang jelas ketiganya merupakan pemimpin terbaik di negara masing-masing di era tersebut. Indonesia juga memiliki orang kuat saat itu yakni Soekarno. Pasca Soekarno kita sempat gonta-ganti pemimpin, mulai dari Soeharto, Habibie, Megawati, dan Gus Dur hingga presiden SBY saat ini. Namun kehebatan Bung Karno hingga saat ini belum tertandingi oleh siapapun. Tolok ukur seberapa dikenal pemimpin kita tersebut bukan saja di dalam negeri, tetapi tanyalah antar generasi dan warga dari negara lain.

Saat perubahan pucuk kepemimpinan dari orde lama ke orde baru, suksesi tidak berjalan mulus. Begitu juga saat orde baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi tahun 1998 lalu. Bangsa kita memiliki sejarah kelabu tentang peralihan estafet dari presiden lama kepada presiden yang baru. Padahal faktanya, tidak semua kepemimpinan presiden sebelumnya itu jelek. Saat orde baru berlangsung, kita memiliki kebanggaan sebagain nation. Rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar bisa mengalahkan keterpurukan ekonomi sekalipun. Bahkan di tahun 1990-an, kita telah menerapkan demokrasi secara langsung (meskipun akhirnya menjadi 'terpimpin'). Zaman orde baru kita memiliki apa yang disebut sebagai 'stabilitas'; yakni ekonomi dan politik. Mestinya di zaman reformasi ini pemerintah yang berkuasa harus lebih baik dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Segi Nasionalisme atau Kebangsaan; Bangsa yang memiliki sebanyak 17.000 pulau dan penduduk terbesar ke-5 di dunia dan negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, setidak-tidaknya harus menjadi barometer kemajuan ekonomi, demokrasi, dan juga teknologi;
2. Segi Militer. Tidak ada negara hebat di dunia yang tidak memiliki militer yang canggih dan profesional.Oleh sebab itu dengan kemampuan anak-anak bangsa membuat pesawat dan perlengkapan perang seperti panser Anoa dan army truck 'Komodo' -- menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan mandiri untuk menjadi bangsa yang kuat tanpa harus terikat dengan negara manapun di dunia.
3. Segi Daya Beli. The Power of Buying Bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Oleh sebab itu mindset sebagai Bangsa Penjual Bahan Baku harus dibuang jauh-jauh. Saatnya kita harus memikirkan untuk menciptkan produk jadi dari sekian banyak bahan baku yang melimpah di negara kita. Jerman memiki industri olahan kopi terbesar di dunia, begitu juga dengan Swedia memiliki industri olahan cokelat yang terbaik di dunia. Dua negara tersebut tidak memiliki sebatangpun kopi atau pohon cokelat di negara mereka. Tapi dengan kemampuan SDM dan teknologi yang mereka memilikim -- mereka bisa mengolahnya menjadi produk jadi yang mendunia.

Saatnya kita mulai menimang-nimang siapa yang menjadi bakal Pemimpin Indonesia tahun 2014. Kita tidak hanya mencoblos calon presiden RI, tapi mencari calon PEMIMPIN yang KUAT. Dia bukan saja sebagai Politikus, tapi merupakan seorang NEGARAWAN yang bermental PATRIOT dan memiliki visi ENTREPRENEUR

.

The Most Influenced's Indonesian People 2013

Defenisi leader menurut Barack Obama adalah 'leader is influence', sedangkan menurut Mang Tujah (Leader is how to make the others follow you..."). Hal yang menarik bahwa menurut pengamat politik bahwa tahun 2013 adalah 'tahun politik' sedangkan tahun 2014 tepatnya tanggal 9 April 2014 adalah hari 'H' bagi penentuan RI Satu. Pooling atau jajak pendapat yang diadakan oleh lembaga survey tidak banyak berbeda dengan data tahun 2009 yakni, calon presiden yang muka lama dan muka baru. Disebut muka lama karena tahun 2009 tidak berhasil, mereka masih mencoba peruntungan untuk bisa bersaing pada pilpres 2014 nanti. Sementara muka baru adalah kaum muda atau tua yang terang-terangan pengen jadi presiden atau masih malu-malu kucing.

Parameter untuk melihat sejauh mana calon presiden Indonesia tahun 2014 bisa menjadi benar-benar masuk kategori pilihan rakyat dalam pilpres 2014 nanti adalah sebagai berikut:

1. Statement atau solusi yang ditawarkan terhadap persoalan bangsa bersifat komprehensif dan untuk jangka waktu panjang;
2. Tidak mau berspekulasi, meremehkan persoalan, atau membuat rumit persoalan, tapi fokus pada kerja keras dan fokus untuk penyelesaiannya;
3. Bersikap jujur, tegas, dan berani mengambil resiko apapun -- asalkan memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan bersama;
4. Rendah hati dan menganggap setiap karya yang dihasilkan merupakan hasil kerja tim dan tidak perlu mengatasnamakan individu, kelompok, atau golongan;
5. Bukan tipe orang yang narsis, selfish, atau egois;
6. Mengutamakan penyelesaian persoalan bangsa dengan lebih dahulu mencari akar permasalahan (root cause) dan bersama-sama dengan rakyat untuk mengembangkan potensi anak bangsa agar bisa menyelesaikan persoalan secara bersama-sama komponen bangsa;
7. Meskipun berasal atau dibesarkan oleh partai tertentu, dalam tampilan individu atau jabatan yang diembannya selalu bersahaja dan memihak kepentingan rakyat;
8. Bersikap sebagai pencari solusi (solution maker) dengan mengedepankan manajemen efektivitas dan efisiensi dalam setiap pemecahan masalah;
9. Membangun budaya team work dan partisipatif terhadap persoalan yang dihadapi;
10. Menunjukkan pola manajerial yang sistemis dan profesional sebagai pemimpin yang melayani rakyat.

Saat ini banyak iklan pribadi atau iklan terselubung bagi calon pemimpin negeri ini untuk pilpres 2014. Ada yang penuh percaya diri dan terang-terangan ingin menunjukkan bahwa ia layak memimpin negeri atau masih malu-malu kucing. Ada pula yang menjadi iklan untuk produk-produk tertentu yang juga membonceng iklan untuk diri sendiri. Siapapun yang telah berani atau masih malu-malu kucing untuk mengikrarkan diri sebagai salah seorang calon pemimpin RI -- sebaiknya kita apresiasi. Semakin banyak calon dan waktu yang tersedia untuk memimpin negeri ini , semakin baik bagi kita semua untuk melihat track record sang calon tersebut. Bukan saatnya lagi kita memilih pemimpin bak membeli kucing dalam karung.

Jakarta Fair 2013, Pesta Rakyat atau Pebisniskah?

Dalam Jakarta Fair 1992 yang merupakan pelaksanaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta terakhir yang biasanya dilaksanakan di Monumen Nasional. Pelaksanaan Jakarta Fair yang selama ini dilakukan di Monas adalah hal yang tepat, mengapa? Keberadaan Monas yang merupakan monumen kebanggaan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia itu merupakan pesta ajang tahunan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi kerakyatan kita. Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kepemimpinan yang ada di DKI Jaya, Pekan Raya Jakarta seolah telah kehilangan jati dirinya. Betapa tidak. Menurut sejarahwan Betawi Bang Ridwan Saidi dalam suatu dialog di teve swasta (15/06) bahwa pemindahan tempat pelaksanaan Jakarta Fair yang selama ini dilakukan di Monas dan sekarang di Jakarta International Expo (JIEX) Kemayoran adalah salah kaprah dan mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat.

“Zaman Belanda saja, Jakarta Fair gratis untuk rakyat. Masa’ iya, setelah Indonesia merdeka malah harus membayar!” kata bang Ridwan yang asli Betawi itu dengan nada tinggi. Secara tidak langsung bang Ridwan yang akraba disapa ‘Babe’ ini merefleksikan protes keras terhadap pemerintah Indonesia c.q. Pemda DKI yang telah memberikan ‘kuasa’ kepada pihak swasta untuk mengelola pesta rakyat ini ke tangan pebisnis. Bukankah peruntukkan Jakarta Fair ini sejak zaman Soekarno untuk memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat menikmati hiburan gratis, berbelanja barang kebutuhan hasil produksi rakyat dengan harga terjangkau? Namun, saat ini Jakarta Fair seolah pesta yang ekslusif milik golongan ekonomi tertentu yang harus merogoh kocek sebesar Rp 30.000-an hanya untuk karcis masuknya saja. Ajang Jakarta Fair di Kemayoran itu lebih banyak didominasi oleh produsen otomotif, elektronik, property, perbankan dan industry makanan ringan (snack).

      “Jadi masyarakat ke sono (PRJ Kemayoran – red) hanya dijejali brosur mobil, perumahan, atau property saja. Pulangnya bawa chicki (makanan ringan yang bukan produk UKM  - red). Ini jelas bukan pesta rakyat!”, pungkas Bang Ridwan Saidi dengan nada gusar.

Revitalisasi Aset Pemda DKI

Menarik disimak kembali bahwa ada rencana gubernur Joko Wi untuk mendata ulang asset milik Pemda DKI yang selama ini merupakan wilayah publik. Salah satu yang akan dikembalikan ke habitatnya semula adalah keberadaan pantai yang selama ini justru ‘dikuasai’ pihak swasta dan dijadikan pusat rekreasi berbayar untuk rakyat. Padahal menurut orang nomor satu di DKI ini, semestinya pantai itu dikembalikan fungsinya sebagai prasarana untuk publik. Bahkan menurutnya DKI harus mempunyai ciri khas atau kota yang memiliki karakter. Kota yang tidak memiliki karakter justru akan kehilangan akar budaya dan identitasnya.

Di sisi lain menurut beberapa pengamat perkotaan bahwa hingga saat ini keberadaan Pemda DKI seolah teralienasi dengan pemerintah pusat. Padahal pemda DKI memiliki otonomi khusus untuk dapat mengelola wilayahnya dengan sebaik-baiknya. Persoalan pengelolaan tata ruang kota, manajemen transportasi publik, pengelolaan banjir atau sampah, merupakan hal-hal yang menjadi core business Pemda DKI. Hanya saja dengan kompleksitas permasalahan dan kedudukan sebagai ibukota negara RI -- membuat DKI syarat berbagai kepentingan tatkala Pemda DKI berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah mereka. Alhasil mobilitas dan otoritas Pemda DKI menjadi sedikit tergerus. Salah satu contoh yang menyolok tatkala pengelolaan tata ruang kota yang seharusnya menjadi domain Pemda DKI an sich, dalam pelaksanaannya justru menjadi ajang 'negosiasi' bagi pengusaha untuk dapat memperlancar dan memperluas bisnis mereka. Dengan demikian -- ada kesan bahwa pemilik modal yang berada di balik semua master plan kota DKI selama ini. Fakta menunjukkan bahwa berkurangnya lahan hijau di Jakarta -- salah satunya disebabkan karena daerah resapan air dan hijau telah disulap untuk digunakan oleh pemilik modal sebagai tempat membangun pusat perbelanjaan, apartemen, bahkan perumahan mewah.

Pekan Raya Jakarta merupakan sarana tahunan untuk menunjukkan kembali bahwa Pemda DKI memiliki daulat rakyat terhadap ajang pesta tahunan rakyat ini. Pemda DKI berhak secara mutlak untuk memilih dan menentukan apa dan dimana penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta dilakukan. Tujuannya jelas bahwa PRJ dipersembahkan oleh rakyat dan untuk rakyat. Adalah tidak benar terkesan pelaksanaan PRJ yang selama ini dilakukan di Kemayoran seolah-olah Pemda DKI sebagai 'pengikut' saja apa yang dimaui oleh pihak investor. Jakarta adalah milik semua komponen bangsa ini. Bukanlah milik sekelompok etnis tertentu atau sekelompok pengusaha. Dan Jakarta harus dikelola secara profesional oleh Pemda DKI.

Nasib JEIXPO Kemayoran 2014

Agar tidak terjadi kesan seolah-olah pelaksanaan PRJ di Kemayoran lebih canggih dibandingkan bila pelaksanaannya dilakukan di Monas, alangkah baiknya areal bekas PRJ Kemayoran khusus untuk kegiatan tahunn bertaraf internasional saja. Bila kota Bangkok ada International Automotive Show yang dilaksanakan setiap tahunnya, maka dengan fasilitas yang ada sekarang -- lahan JIEXPO Kemayoran tersebut dapat digunakan sebagai sarana promosi untuk produk otomotif terbesar di tanah air. Dengan demikian tidak ada lagi dikotomi antara PRJ yang dilaksanakan diluar Kemayoran yang terkesan tidak profesional atau canggih. Peruntukan ex PRJ Kemayoran dapat full business oriented karena memang didesain untuk komersial dan mencari untung. Sedangkan PRJ di Monas digunakan untuk UKM, Koperasi, dan Home Industry yang akan memperkenalkan aneka produk mereka kepada rakyat. Harapannya ke depan, semua UKM peserta PRJ Monas akan naik kelas menjadi pengusaha yang besar di masa yang akan datang. Tidak seperti saat ini yang terkesan peserta PRJ Kemayoran adalah pengusaha kuat dan canggih dan tidak sebanding dengan UKM. Terjadilah persandingan dan persaingan yang tidak fair antara pengusaha kuat dan belum kuat (UKM) di PRJ Kemayoran selama ini. Kita harapkan Joko Wi segera menentukan peruntukan JIEXPO Kemayoran khusus produk high tech dan pangsa pasarnya adalah konsumen ekonomi kelas atas dan pesertanya juga harus internasional. Sedangkan PRJ Monas adalah sarana bagi calon-calon intrepreneur baru bangsa ini untuk dapat berkiprah sebagai calon pengusaha kuat di masa yang akan datang.

Lack of Infrastructure vs Low Cost Green Car (LCGC) Policy

Pemerintah akhirnya menyetujui merealisasikan insentif untuk pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC). Sementara itu pendapat di masyarakatpun beragam. Ada yang setuju dengan kebijakan ini karena memudahkan rakyat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk dapat memiliki mobil dengan harga di bawah Rp 100 jutaan. Namun di sisi lain ada juga kekhawatiran khususnya warga DKI yang selama ini setiap hari didera kemacetan yang akut -- dengan kebijakan mobil murah ini akan memperparah kemacetan di DKI. Meskipun dari pihak pemerintah juga telah memberikan pernyataan bahwa penjualan LCGC ini 80 % dilakukan di luar Jabodetabek, hanya 20 % saja yang dipasarkan di dalam wilayah DKI. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan para pemilik mobil murah tersebut tidak akan membawa mobilnya masuk wilayat DKI bukan? So, kebijakan ini setidaknya bakal menimbulkan permasalahan baru nantinya.

Seyogianyalah Pemerintah Pusat dan DKI khususnya untuk berpikir logis bahwa penyebab kemacetan akut yang selama ini dialami warga DKI karena volume jalan raya yang kabarnya hanya bertumbuh 0,01 % pertahunnya yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang bisa mencapai 24 %! Bisa dibayangkan bila tanpa ada kebijakan mobil murah saja, jalanan di DKI hanya bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 12 km/jam. Akan berapa lambat lagi kendaraan akan melaju di jalanan bila ada tambahan sekitar 10 juta kendaraan murah (LCGC) dari Jabodetabek? Apapun dasar dari pemikiran sebelum dikeluarkannya kebijakan LCGC ini merupakan keputusan yang tidak Smart, mengapa? Bukankah akal sehat kita justru mengatakan bahwa ketika pertumbuhan jalan dengan kendaraan ibarat langit dan bumi, eh..., malah diberikan kebijakan nambah volume macet di jalan raya dengan kebijakan mobil murah tersebut! Sebagaimana iklan Tukul Arwana di televisi -- bahwa kebijakan LCGC ini adalah sangat MENGHARUKAN!

Semestinya Pemerintah memprioritaskan untuk menambah volume jalan (arteri atau tol), atau moda transportasi masal. Dengan tambahan volume jalan yang baru saja (seandainya dicanangkan) -- belum tentu kemacetan yang ada sekarang dapat diatasi. Karena DKI adalah estalase negara Republik Indonesia, maka semua fasilitas dan sarana terbaik di negeri ini haruslah diadakan di DKI. Begitu juga dengan tingkat keselamatan dan kenyamanan bagi pengendara yang melintas. Bisa dibayangkan bagaimana penduduk DKI yang sudah penat dan lelah menghadapi kemacetan selama ini, justru akan dibebani penderitaan yang lebih dahysat lagi apabila kebijakan mobil murah ini jadi dijalankan. Penyelesaian dengan program LCGC ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mengambil jalan pintas (shortcut) saja terhadap ketidakmampuan pemerintah menambah infrastruktur jalan yang sudah sangat minim tersebut. Adalah perlu dipertimbangkan adanya rencana kementerian BUMN yang merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan terhadap industri otomotif di Indonesia yang harus memproduksi kendaraan roda empat dengan teknologi mobil listrik (electric car) atau hybrid car. Dengan kebijakan ini, setidaknya negara ini telah melakukan lompatan jauh ke depan dengan memberikan tantangan bagi produsen otomotif yang sebagian besar dikuasai asing untuk memproduksi kendaraan yang high tech tapi dengan biaya murah. Dan untuk pelaksanaan proyek electric atau hybrid car ini, pihak produsen (asing) yang sudah lama menjajah pasar negeri ini dapat bekerjasama dengan UKM atau SMK yang saat ini sudah terbukti membuat mobil sendiri (Esemka). Wahai para petinggi negeri ini, tolong pikirkan solusi terbaik bagi anak negeri untuk jangka panjang, dan jangan hanya berpikir untuk tahun ini saja (2013) atau tahun depan saja (2014). Setelah itu, rakyat dan generasi muda yang akan memikul bebanya....