Strong Country by Strong Mother

Sudah jamak di masyarakat kita bila keberhasilan seorang anak dalam keluarga--identik dengan nama baik bagi kepala rumah tanggal alias sang bapak. Tapi bila ada salah satu anggota keluarga yang tidak berhasil atau merusak nama baik keluarga, biasanya 'kesalahan' dialamatkan kepada ibu sang anak tersebut. Padahal kita semua tahu bahwa masalah sukses atau tidaknya seorang anak mutlak kerjasama antara suami atau isteri (ibu dan bapak kita). Tidak bisa salah satu pihak saja yang mengklaim suatu kesuksesan atau menyalahkan pihak lain bila mengalami suatu kegagalan!

Hari ini merupakan hari Ibu bagi jutaan ibu para ibu di tanah air. Peran para ibu di negeri ini tidaklah kecil. Mulai dari Cut Nyak Din, Rohana Kudus, RA Kartini, Dewi Sartika hingga Ainun merupakan orang-orang besar negeri ini yang telah melakukan perjuangan tiada henti untuk mendukung kemajuan anak negeri. Sebagai anak bangsa kita boleh berbesar hati karena setelah era Reformasi, keterwakilan wanita di parlemen sudah mencapai 30%. 

Menjelang tahun 2014 nanti -- berdasarkan data statistik suara kaum wanita (ibu) sudah melebihi angka 50% dari populasi kaum pria. Suara signifikan ini hendaknya dapat digunakan secara smart dalam artian kaum ibu atau perempuan bukan saja sebagai objek bagi si vote getter, tapi juga punya bargain position bagi kemajuan bangsa. Saatnya kaum ibu menyuarakan hak-hak mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau di seluruh pelosok tanah air. Kaum ibu dapat menyuarakan dengan lantang standarisasi skills dan perlindungan bagi TKW yang akan dikirim ke luar negeri. Sehingga kita tidak ingin mendengar lagi kisah pilu para TKW kita yang diperlakukan tidak senonoh, diperkosa, bahkan dibunuh tanpa perlindungan maksimal dari negara.Memuliakan kaum Ibu merupakan keniscayaan. Mengapa? Karena tidak satupun putera-puteri terbaik yang lahir di negeri ini tanpa dirawat dan diasuh oleh seorang IBU.

"Selamat Hari IBU. Negara Kuat karena didukung oleh KAUM IBU yang HEBAT!"

Banuayu, 22 Desember 2012

Pelantikan Pejabat Publik; Ceremonial atau Substansial (?)

Zaman Orde Baru bila ada pejabat (publik - red) yang akan dilantik oleh Gubernur, Menteri, bahkan Presiden -- sudah jamak akan diadakan perhelatan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengerahan massa, ormas, bahkan saat itu semua panitia pelantikan harus menggunakan uniform atau seragam yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit! Sejak era Reformasi -- sudah jarang terdengar adanya pelantikan pejabat publik yang menggunakan fasilitas dan biaya yang mewah dan mahal. Beberapa waktu lalu saat pelantikan Walikota Jakarta Utara, Gubernur DKI Joko Wi justru melakukan pelantikan walikota tersebut ditempat yang jauh dari kesan mewah atau glamor. Penyakit latah-isme yang selama ini terjadi adalah bahwa bila ada pelantikan seorang pejabat publik, katakanlah setingkat bupati, gubernur bahkan presiden sekalipun -- selalu diasosiasikan sebagai 'pesta kemenangan' -- padahal hakikat pelantikan pejabat publik adalah memperkenalkan (siapa) dan bakal melakukan (apa) sang pejabat publik disaat ia menjabat. Sehingga tidak jarang orang lupa dengan janji-janji dan program yang (dulu) pernah dikampanyekan atau didengang-dengungkan oleh si pejabat publik tersebut.

Sangat jarang dilakukan oleh pejabat publik (baru) dengan pejabat (lama) bahwa ketika perjadi perpindahan estafet kepemimpinan itu terjadi, maka haruslah diserah terimakan tentang apa yang telah dilakukan sebelumnya, apa pencapaian yang telah dilakukan dan kendala apa saja yang terjadi. Selanjutnya rakyat juga harus diberitahu bahwa ketika sang pejabat (baru) tersebut mengambil alih dari pejabat lama, perlu juga diketahui inventaris apa saja yang ditinggalkan oleh pejabat lama. Sering kita lihat bahwa ketika terjadi bahwa peralihan pejabat lama ke pejabat baru identik dengan perubahan 'selera' dari pribadi pejabat itu sendiri, sehingga publik tidak pernah tahu standarisasi fasilitas pejabat publik tersebut dan (juga) pertanggung jawabannya. Ambil contoh seorang pejabat lama yang doyan menggunakan fasilitas mobil mewah untuk menunjang operasionalnya, ternyata digantikan dengan pejabat baru yang berpola hidup sederhana dan tidak mau menggunakan fasilitas mobil mewah, lalu mau dikemanakan mobil mewah pejabat itu sebelumnya?

Yang perlu diberikan standarisasi dalam pelantikan pejabat publik adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pelantikan. Harus diupayakan agar anggaran untuk pelantikan jangan terlalu mewah dan menghabiskan dana APBD/APBN. Sebab hakikat peralihan kekuasaan dari pejabat lama  ke pejabat yang baru adalah 'bekerja untuk rakyat' dan bukan menghabiskan uang rakyat!
2. Program Kerja dan Bengkalai yang belum terselesaikan oleh pejabat lama. Pergantian pejabat lama dengan pejabat baru bukanlah merombak total cara berpikir atau bertindak pejabat lama kepada yang baru, namun evaluasi menyeluruh terhadap effort dan program yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi agar dapat segera diselesaikan dengan tuntas pada estafet kepemimpinan berikutnya.
3. Komunikasi Langsung antara Pejabat dengan Rakyatnya. Saat dilantik menggantikan pejabat lama, di saat itulah sang pejabat (baru) telah menjadi Daulat Rakyat, bukan lagi Daulat Partai atau Daulat Para Pendukungnya! Oleh sebab itu saat pelantikan adalah pesta untuk seluruh elemen rakyat tanpa kecuali. Pejabat yang baru harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya.
4. Penghargaan terhadap pejabat Lama oleh pejabat Baru. Terlepas pejabat lama punya sisi plus dan minusnya, maka sebagai pejabat baru tetap harus memberikan apresiasi atas semua yang pernah dilakukan oleh pejabat terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan bahwa pejabat lama sudah tidak 'diperlukan lagi' untuk proses pembangunan di daerah atau wilayahnya. Keberadaan mantan pejabat justru tetap dibutuhkan sebagai penasehat atau pemberi masukan bila diperlukan terutama yang berhubungan dengan komunikasi atau rencana strategis bagi kemajuan daerah tersebut. Adalah indah bila tanpa sungkan pejabat baru tetap menjaga silaturahmi dengan mantan pejabat lama untuk bahu membahu memberikan masukan bagi kemajuan bersama.

Banuayu, 22 Desember 2012

Chairul Tanjung for Candidate of President 2014 (?)

Tahun 2014 masih menyisakan waktu sekitar 2 (dua) tahun lagi. Para politisi, pengusaha, militer dan mantan pejabat tinggi negara sudah pasang kuda-kuda untuk menuju RI 1. Para analis memperkirakan bahwa untuk calon presiden RI tahun 2014 nanti, ada diantaranya berasal dari kaum pengusaha. Di sisi lain ada tulisan yang menyatakan bahwa era tahun 2014 nanti adalah Entrepreneurial Government secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki watak kewirausahaan atau menganut asas entrepreneurshipdalam menjalankan roda pemerintahan.

Secara garis besar bahwa negeri ini setidaknya sudah menganut 3 (tiga) sistem pemerintahan yakni:

Pertama, periode 1945-1967 era Presiden Soekarno yang menitikberatkan pada pembangunan sikap nasionalisme kepada seluruh rakyatnya. Sikap nasionalisme saat itu sangat diperlukan karena bangsa yang baru merdeka ini masih rentan dari kembalinya sang kolonialis yang masih berpeluang untuk memecah belah dan menjajah kembali bangsa ini. Di dalam negeri masih terdapat berbagai persoalan kebangsaan dan kedaerahan yang harus diselesaikan. Sementara itu dari sisi ekonomi dan infrastruktur masih belum memadai. Namun sang Presiden setidaknya telah menunjukkan suatu tekad dan keinginan untuk menjadi bangsa yang besar dan diperhitungkan di dunia internasional.

Kedua, periode tahun 1968-1998 era Presiden Soeharto yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sayangnya estafet dari Soekarno dan Soeharto tidaklah berlangsung mulus. Akibatnya era pembangunan nasionalisme menuju pembangunan ekonomi dan infrastruktur bukanlah saling melengkapi tapi seakan terpisahkan. Namun pencapaian era Soeharto terlihat dengan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada era sebelumnya. Era Soekarno dikenal dengan Demokrasi Terpimpin, maka era Soeharto identik dengan era Ekonomi Terpimpin. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi -- namun  tidak terdistribusi merata ke seluruh wilayah dan golongan. Sama seperti Presiden Soekarno, era Soeharto juga melahirkan era kultus individu dan anti regenerasi. Padahal demokrasi mensyaratkan pergantian pucuk kepemimpinan nasional paling lama dipegang oleh seorang presiden selama 10 (sepuluh) tahun. Kepemimpinan dua priode kali berturut-turut juga mensyaratkan prestasi yang gemilang untuk bangsa dan negara selama 5 tahun kepemimpinannya itu.

Ketiga, periode 1999 sampai sekarang. Era BJ Habibie telah melahirkan kebebasan pers, otonomi daerah dan era demokratisasi menyeluruh kepada seluruh bangsa Indonesia. Era Reformasi selanjutnya dipegang oleh Presiden Abdurahaman Wahid, Megawati Soekarno Puteri dan Susilo Bambang Yudoyono yang telah memimpin pemerintahan selama 2 (dua) periode. Tahun 2014 nanti merupakan periode akhir kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dalam kepemimpinan presiden SBY. Era BJ Habiibie hingga SBY saat ini dapat dikatakan sebagai era menuju Nasionalisme Ekonomi Terpadu. Mengapa Terpadu? Sejarah telah membuktikan bahwa pembangunan demokrasi dan ekonomi tidaklah boleh terlalu diatur dan terpusat dalam suatu rezim saja. Tugas pemimpin adalah bagaimana memberikan motivasi, strategi dan tindakan nyata agar seluruh potensi anak negeri dapat muncul dengan prestasi gemilang. Dikotomi pemimpin antara sipil versus militer, Jawa dan luar Jawa, Birokrat versus Pengusaha -- sudah seharusnya diakhiri. Rakyat Indonesia sudah cerdas dan sudah dapat memilih dan menentukan sendiri mana pemimpin loyang atau besi. Mana pemimpin yang loyalitas dan integritasnya untuk negeri atau dirinya sendiri. Mana pemimpin yang percaya diri atau yang berani mengambil resiko (risk taker).

Dalam suatu film dokumenter tentang keberhasilan tim Barack Obama dalam pemilihan presiden AS adalah bagaimana penggalangan visidan misi seorang kandidat presiden dari partai demokrat itu telah dimulai selama 2 (dua) tahun sebelum President Election dimulai. Seorang Barack Obama telah mengunjungi negara bagian demi negara bagian untuk menyampaikan visi dan misinya seandainya ia terpilih menjadi seorang presiden AS nantinya. Di Indonesia ada 'kecurigaan' bila ada pejabat publik yang masih menjabat -- tiba-tiba mengadakan perjalanan ke daerah (safari - red). Pertanyaannya adalah apakah pejabat tersebut cuti di luar tanggungan negara dan bagaimana pembiayaan perjalanan tersebut didanai oleh dana APBD/APBN atau tidak? Adalah positif bila seorang Chairul Tanjung seandainya berminat untuk menuju RI (road to RI 01) bila dapat melakukannya sekarang juga. Mengapa? Sebagai seorang pengusaha tidak terikat dengan waktu dan fasilitas negara. Seandainya mengunjungi sekolah atau kampus, pasar-pasar, pesantren, LSM, kaum veteran, asosiasi pengusaha, mantan pejabat negara untuk dapat menyampaikan kembali Visi Indonesia 2030 yang terdiri 4 (empat) pilar yakni:

1. Pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan;
2. Mendorong supaya Indonesia masuk dlam 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita 18.000 dolar AS per tahun;
3. Perwujudan kualitas hidup modern yang merata;
4. Sedikitnya 30 (tiga puluh) perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies.

Saatnya bung Chairul Tanjung untuk maju dan memajukan bangsa ini dalam konteks politik. Seorang Mahathir Muhammad mengatakan bahwa untuk mengubah suatu bangsa tidak cukup dengan tulisan, seruan atau menjadi orang kaya saja. Anda perlu menjadi seorang Political Maker yang membuat kebijakan dengan otoritas yang dimilikinya sehingga dapat mewujudkan apa dipikirkannya selama ini. So, kalau bukan sekarang kapan lagi. Kalau bukan Bung Chairul Tanjung, siapa lagi?

Sumber: Chairul Tanjung si Anak Singkong (Penerbit Buku Kompas, Juni 2012)

                Warta Ekonomi Co.Id (09 September 2012)

Pemimpin Fokus (Bagian Pertama)

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Presiden Pertama RI, Bung Karno adalah founding father bangsa Indonesia. Beliau jugalah yang fokus membentuk karakter bangsa yang sebagai bangsa yang besar, tidak gampang diombang-ambingkan oleh negara manapun. Jiwa kharismatik dan percaya diri sebagai pemimpin bangsa yang besar -- beliau tunjukkan kepada kepala negara yang ada. Bahkan dengan rekan pemimpin negara Asia & Afrika, terjadilah Konfrensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Begitu juga dengan Gerakan Non Blok yang memberikan pilihan politik bagi setiap negara untuk menganut garis politik luar negerinya masing-masing. Semangat untuk membela harga diri bangsa beliau tunjukkan meskipun saat itu kondisi bangsa Indonesia masih terpuruk. Belum pernah kita dengar Bung Karno mengeluh karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dimilikinya. Beliau tetap memimpin bangsa ini dengan percaya diri dan gagahnya.

Saat pak Habibie menjadi presiden ketiga RI tahun 1999 lalu, beliau mencanangkan agar setiap warga negara dibebaskan untuk menyatakan pendapat, begitu juga dengan kebebasan pers. Dampak snowing ball kebebasan mengemukakan pendapat dan pers yang independen hingga kini sudah dapat kita rasakan manfaatnya. Di tangan pak Habibie pula bangsa ini seolah-olah memiliki energi baru sebagai bangsa yang besar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang bangsa ini. Bahkan negara Singapura dimana banyak pejabat tinggi dan warga Indonesia yang menyanjung kehebatan Singapura dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan negara Singapura digambarkan pak Habibie sebagai ' a little red dot' country! Sayangnya orang secemerlang pak Habibie tidak sempat berlama-lama jadi orang nomor satu di republik ini. Karena faktor sejarah masa lalu dan politik instan dari pelaku politik di Indonesia -- kecemerlangan pak Habibie yang sudah diakui dunia internasional untuk mengabdi lebih lama kepada Republik ini sirna sudah. Namun sejarah tidak akan pernah berbohong. Pak Habibie telah menorehkan dan menghembuskan angin demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk selanjutnya berkesempatan menjadi negara besar yang maju.

Di negeri tetangga (Malaysia) juga ada seorang yang dijuluki Soekarno Kecil yakni Mahathir Muhammad. Beliau sempat menjadi PM terlama di Malaysia. Meskipun demikian pak Mahathir fokus selama pemerintahannya untuk membangun Malaysia sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Mereka punya visi Malaysia 2020 -- dimana saat itu Malaysia dapat dikategorikan sebagai negara maju. Untuk itu fokus beliau selama memerintah adalah bagaimana meningkatkan SDM Malaysia dengan pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu dasar. Selain itu kaum Melayu juga diberikan akses skills dan permodalan untuk membawa kelompok UKM menjadi pengusaha yang berstandar internasional. Perusahaan BUMN diarahkan agar bersinergi dengan proyeksi kebutuhan dan target Malaysia ke depan. Lihat industri perminyakan, mobil, perkebunan dan pariwisata Malaysia langsung melejit prestasinya  ke tingkat dunia. 

Indonesia yang awalnya merupakan guru bangsa Malaysia justru seperti kapal pinisi yang mengarungi lautan lepas tanpa arah. Meskipun kita sudah punya nakhoda, tetapi tidak fokus mau dibawa kemana perahu yang bernama Republik Indonesia ini selanjutnya. Semestinya para pemimpin negeri ini harus fokus tindakan yang akan membawa Indonesia menjadi negara besar, maju, dan berperadaban. Janganlah kita mengulangi kesalahan pemimpin di masa lalu. Fokuslah kepada nilai-nilai kebaikan dan prestasi dari pemimpin sebelumnya untuk dapat meningkatkan prestasi dan kebanggaan bagi bangsa dan negara ini di masa depan.

"Tidak ada rakyat yang bodoh atau miskin. Yang ada hanyalah para Pemimpin yang tidak bisa menjalankan amanah dan kreatif serta inovatif dalam mengelola potensi bangsa."

Banuayu, 11 Juli 2012

Saweran Untuk Pembangunan

 

"Politician think the next election but Statesman think for the next Generation"

Kita tidak tahu apa yang ada di benak anggota Dewan dan KPK tatkala ada 'perseteruan' terselubung antara kedua lembaga negara tersebut. Yang rakyat tahu bahwa KPK butuh 'bantuan' untuk mewujudkan gedung baru bagi aktivitas organisasi yang akan membasmi musuh bersama yakni KORUPSI. Sekedar perbandingan bahwa pegawai KPK yang kabarnya tidak mencapai 1.000 (seribuan) orang tersebut -- dalam kegiatannya terhambat karena lokasi kerja yang nyambi di gedung lain. Padahal dibandingkan dengan Singapura atau Hongkong -- mereka memiliki pegawai yang banyak dengan fasilitas yang lengkap. Terlepas pro kontra apakah kebutuhan gedung baru KPK merupakan urgent atau tidak -- sebagai rakyat menangkap isyarat bahwa adanya pihak yang ingin  'menghambat' dibangunnya gedunga baru KPK. Titik!

Semestinya kita sebagai anak bangsa apalagi sebagai wakil rakyat dapat segera menangkap esensi kebutuhan gedung baru KPK tersebut sebagai 'kebutuhan' bukan 'keinginan' dari KPK an sich. Bila niatnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya -- maka semestinya apapun langkah yang menghambat pembangunan gedung itu harus disingkirkan! Jika rakyat sekarang ini melakukan saweran untuk pembangunan KPK -- sebenarnya potensi jumlah rakyat yang besar itu bukan saja sanggup untuk membiayai gedung KPK saja -- tapi juga membangun infrastruktur lainnya. Masih ingatkah di tahun 1950-an Bung Hatta pernah menyarankan agar setiap orang Indonesia menabung uang 1 (satu) Rupiah perhari. Bilamana hal ini diterapkan, bukan hal yang mustahil bangsa ini sudah dapat membangun infrastruktur yang hebat. Namun semua itu akan tiada gunanya bila mental pemimpin negeri ini bukan mau nyawer untuk pembangunan bangsanya -- tapi malah 'minta saweran' dari dana pembangunan yang telah diamanahkan kepada pundak mereka.

Jangan pernah remehkan kekuatan rakyat yang berniat melakukan saweran pembangunan negeri ini. Mestinya para pejabat tinggi negeri ini malu karena rakyat telah membayar pajak dan memberikan mandat untuk dapat mengelola uang rakyat yang dititipkan kepada mereka. Jangan pernah pula menganggap bahwa rakyat 'kurang kerjaan' dengan melakukan saweran untuk pembangunan. Bahasa lain dari rakyat yang melakukan saweran tersebut bahwa mereka rela mengeluarkan uang dari hasil keringat mereka demi kemajuan bangsa ini yang selama ini masih ada pihak-pihak tertentu yang bermental korup yang rela menilep uang hasil keringat rakyat. Semoga hal ini tidak terjadi.

Banuayu, 03 Juli 2012

Majulah Papua-ku! (Bagian Ketiga Tulisan)

Kesulitan terbesar untuk membangun infrastruktur di Papua adalah masalah biaya (cost) yang sangat besar. Sebagai perbandingan jika 1 zak semen seharga 150 ribu, maka di Papua harganya akan meningkat menjadi 10 kali lipat! Mungkin dengan dasar itulah proyek pengadaan infrastruktur di sana menjadi tersendat. Oleh sebab itu pembangunan di Papua haruslah mencari ’strategi khusus’. Khusus di sini maksudnya bagaimana pembangunan di Papua haruslah bisa mengakomodir potensi alam dan sumber daya manusia dengan peluang yang ’cocok’ dengan kondisi kekinia Papua. Adalah hal yang contra produktif bila menerapkan strategi pembangunan di Papua dengan daerah Jawa atau provinsi lainnya di Indonesia. Sebab setiap daerah punya potensi dan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya.

Dalam tulisan saya terdahulu sempat dipertanyakan bagaimana seandainya Papua menjadi Provinis Olah Raga? Mungkin kedengarannya kurang keren atau prestisius.Tapi tahukah Anda bahwa negara-negara maju saat ini justru sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur olah raga di negara mereka. Perhelatan Piala Eropa 2012 lalu di Polandia-Ukraina membuktikan bahwa negara-negara Eropa Timur saat ini kelihatan kemajuannya dengan telah dibangunnya stadion dan  saraana olah raga kelas dunia di negara mereka. Bahkan transaksi antar pemain sepak bola yang direkrut oleh klub-klub sepak bola Eropa menunjukkan kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun. Anda dan saya mungkin terhenyak bila melihat ada pemain sepak bola yang dikontrak seharga 100 hingga 500 milyar rupiah untuk bermain sepak bola di klub tertentu di Eropa. Jadi memfokuskan Papua menjadi provinsi yang mempunyai kekhususan (misalnya olah raga) bukanlah hal yang merendahkan gengsi atau martabat.

Atau pemerintah dan rakyat Papua dapat juga membuat suatu terobosan dengan memfokuskan provinsi ini menjadi daerah wisata alam dan laut (bahari). Bukankah provinsi Bali juga tidak memiliki sumber kekayaan alam namun dengan industri wisata dan budaya yang mereka miliki, mejadikan provinsi Bali sebagai pusat wisata utama di Indonesia maupun dunia! Atau bila perlu orang Papua difokuskan untuk dapat menjadi nelayan memiliki keahlian sebagaimana yang dimiliki oleh nelayan Jepang atau Amerika yang dapat menangkap ikan-ikan komoditas ekspor ke manca negara. Tidak ada yang tidak mungkin bila kita bekerja keras, bekerja sama dan bekerja cerdas untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Merajut Kemakmuran di Tanah Papua

Ada pepatah yang mengatakan bahwa Kota Roma dibangun tidak dalam sehari. Perlu waktu dan sumber daya (manusia, modal, peralatan dan teknologi) untuk mewujudkan suatu kota atau provinsi impian. Provinsi Papua haruslah dijadikan pilot project untuk dapat membangun sumber daya manusia dan mega proyek. Bila perlu siapapun presiden RI periode 2014 nantinya – dalam salah satu fokus kerja kabinetnya untuk dapat mewujudkan agar provinsi Papua dapat menjadi salah satu provinsi andalan di Indonesia. Tidak cukup membangun Provinsi Papua dengan slogan atau pidato an sich. Atau juga membangun Papua dengan Undang-Undang atau Keppres semata. Membangun provinsi Papua haruslah dimulai dengan semangat kebersamaan hati, kerja sama dan kerja keras secara Nasional.

Banuayu, 02 Juli 2012

Majulah Papua-ku! (Bagian Kedua Tulisan)

 Banyak ceritera sukses suatu daerah atau suku di tanah air yang bila dilihat dari segi kekayaan alamnya – daerah tersebut boleh dikatakan daerah yang minus. Namun ada beberapa daerah yang tidak terlalu peduli dengan modal sumber daya alamnya, tapi tetap mengedepankan sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan intangible asset bagi setiap daerah di Indonesia. Daerah yang sdmnya bagus – meskipun kekayaan alam daerahnya tidak ada – masih mempunyai harapan untuk menjadi daerah yang maju. Bandingkan dengan daerah yang awalnya mempunyai sumber kekayaan alam yang besar, namun karena over exploitation dan tidak mempersiapkan sumber daya yang terdidik – lambat-laun tetap menjadi daerah yang tidak berkembang. Bahkan bisa jadi kemiskinan akan langgeng bercokol di daerah mereka.

The Power of Education

Ada keyakinan pada orang tua kita dulu bahwa mereka (orang tua –red) rela hidup apa adanya, yang penting anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Memiliki pendidikan yang tinggi merupakan modal untuk dapat memiliki pekerjaan, akses dan relasi yang lebih luas dan berkualitas. Ada suatu dialog dalam film tentang Afrika dimana seorang bule agak terkejut melihat seorang anak Afrika yang ternyata bisa berbahasa Inggris. Oleh sang bapak dijelaskan bahwa ia sengaja mendidik anaknya agar bisa berbahasa Inggris supaya kehidupannya lebih baik daripada orang tuanya. Atas penjelasan sang orang tua si anak, si bule menyimpulkan bahwa you must speak English for better future!

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kemajuan negara manapun di dunia ini pastilah didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi dan bermutu. Jepang termasuk negara yang kurang memperhatikan aspek penguasaan bahasa Inggris bagi warganya. Tapi jangan ditanya bagaimana dengan sistem pendidikan di Jepang yang menerapkan standar disiplin dan kualitas tinggi terhadap murid-murid sekolah mereka. Orang Jepang mempunyai prinsip menguasai ilmu dan penerapannya. Sehingga aspek penguasaan bahasa selain bahasa Jepang dikesampingkan.

Pendapat seorang Jusuf Kalla, kala beliau masih menjadi wapres yang mengatakan bahwa bila ada perbedaan mutu pendidikan sekolah di Jawa dengan Papua, maka janganlah membuat standar kelulusan siswa di Papua di down grade, tapi lakukan perbaikan mutu guru dengan memberikan kompetensi dan sertifikasi yang standar nasional serta membangun infrastruktur yang sama baiknya  dengan saudara-saudaranya di pulau Jawa. Bila mutu guru dan fasilitas sudah terpenuhi – bukan tidak mungkin prestasi putera-puteri terbaik Papua akan muncul dengan gilang-gemilang. Daerah yang mutu sumber dayanya hebat, akan membuat negara menjadi kuat dan bermartabat!

Banuayu, 02 Juli 2012