Pelantikan Pejabat Publik; Ceremonial atau Substansial (?)

Zaman Orde Baru bila ada pejabat (publik - red) yang akan dilantik oleh Gubernur, Menteri, bahkan Presiden -- sudah jamak akan diadakan perhelatan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengerahan massa, ormas, bahkan saat itu semua panitia pelantikan harus menggunakan uniform atau seragam yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit! Sejak era Reformasi -- sudah jarang terdengar adanya pelantikan pejabat publik yang menggunakan fasilitas dan biaya yang mewah dan mahal. Beberapa waktu lalu saat pelantikan Walikota Jakarta Utara, Gubernur DKI Joko Wi justru melakukan pelantikan walikota tersebut ditempat yang jauh dari kesan mewah atau glamor. Penyakit latah-isme yang selama ini terjadi adalah bahwa bila ada pelantikan seorang pejabat publik, katakanlah setingkat bupati, gubernur bahkan presiden sekalipun -- selalu diasosiasikan sebagai 'pesta kemenangan' -- padahal hakikat pelantikan pejabat publik adalah memperkenalkan (siapa) dan bakal melakukan (apa) sang pejabat publik disaat ia menjabat. Sehingga tidak jarang orang lupa dengan janji-janji dan program yang (dulu) pernah dikampanyekan atau didengang-dengungkan oleh si pejabat publik tersebut.

Sangat jarang dilakukan oleh pejabat publik (baru) dengan pejabat (lama) bahwa ketika perjadi perpindahan estafet kepemimpinan itu terjadi, maka haruslah diserah terimakan tentang apa yang telah dilakukan sebelumnya, apa pencapaian yang telah dilakukan dan kendala apa saja yang terjadi. Selanjutnya rakyat juga harus diberitahu bahwa ketika sang pejabat (baru) tersebut mengambil alih dari pejabat lama, perlu juga diketahui inventaris apa saja yang ditinggalkan oleh pejabat lama. Sering kita lihat bahwa ketika terjadi bahwa peralihan pejabat lama ke pejabat baru identik dengan perubahan 'selera' dari pribadi pejabat itu sendiri, sehingga publik tidak pernah tahu standarisasi fasilitas pejabat publik tersebut dan (juga) pertanggung jawabannya. Ambil contoh seorang pejabat lama yang doyan menggunakan fasilitas mobil mewah untuk menunjang operasionalnya, ternyata digantikan dengan pejabat baru yang berpola hidup sederhana dan tidak mau menggunakan fasilitas mobil mewah, lalu mau dikemanakan mobil mewah pejabat itu sebelumnya?

Yang perlu diberikan standarisasi dalam pelantikan pejabat publik adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Pelantikan. Harus diupayakan agar anggaran untuk pelantikan jangan terlalu mewah dan menghabiskan dana APBD/APBN. Sebab hakikat peralihan kekuasaan dari pejabat lama  ke pejabat yang baru adalah 'bekerja untuk rakyat' dan bukan menghabiskan uang rakyat!
2. Program Kerja dan Bengkalai yang belum terselesaikan oleh pejabat lama. Pergantian pejabat lama dengan pejabat baru bukanlah merombak total cara berpikir atau bertindak pejabat lama kepada yang baru, namun evaluasi menyeluruh terhadap effort dan program yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi agar dapat segera diselesaikan dengan tuntas pada estafet kepemimpinan berikutnya.
3. Komunikasi Langsung antara Pejabat dengan Rakyatnya. Saat dilantik menggantikan pejabat lama, di saat itulah sang pejabat (baru) telah menjadi Daulat Rakyat, bukan lagi Daulat Partai atau Daulat Para Pendukungnya! Oleh sebab itu saat pelantikan adalah pesta untuk seluruh elemen rakyat tanpa kecuali. Pejabat yang baru harus mendapat dukungan dari seluruh rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya.
4. Penghargaan terhadap pejabat Lama oleh pejabat Baru. Terlepas pejabat lama punya sisi plus dan minusnya, maka sebagai pejabat baru tetap harus memberikan apresiasi atas semua yang pernah dilakukan oleh pejabat terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesan bahwa pejabat lama sudah tidak 'diperlukan lagi' untuk proses pembangunan di daerah atau wilayahnya. Keberadaan mantan pejabat justru tetap dibutuhkan sebagai penasehat atau pemberi masukan bila diperlukan terutama yang berhubungan dengan komunikasi atau rencana strategis bagi kemajuan daerah tersebut. Adalah indah bila tanpa sungkan pejabat baru tetap menjaga silaturahmi dengan mantan pejabat lama untuk bahu membahu memberikan masukan bagi kemajuan bersama.

Banuayu, 22 Desember 2012