Robohnya Konstruksi Kami

Ketika dalam waktu yang relatif singkat proyek infrastruktur yang digadang-gadang pemerintah ada yang ambruk, saya ingat joke seorang teman tatkala masih mahasiswa sekitar 20 tahun lalu. Rekan itu kebetulan mahasiswa jurusan teknik mesin. Menurutnya, ada kompetisi membuat jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga. Sesuai aturan kompetisi, tim yang duluan menyelesaikan proyek jembatan dianggap sebagai pemenang. Maka para engineer berpacu dengan waktu untuk segera menyesaikan pekerjaan tersebut. Engineer arsitek agak hati-hati karena tidak ingin proyek dikerjakan asal-asalan. Sementara itu para engineer sipil langsung bekerja. Bagi mereka menggarap proyek seperti itu sudah hal biasa. 

Dalam waktu relatif singkat, kelihatan bahwa tim engineer sipil lebih cepat dalam bekerja.  Beda dengan engineer arsitek yang relatif lamban. Beberapa bulan kemudian engineer sipil telah berhasil membuat jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Sementara itu engineer arsitek masih belum merampungkan pekerjaan mereka. Alhasil si pemenang adalah engineer sipil...

Moral cerita adalah bahwa engineer sipil sudah biasa mengerjakan pekerjaan itu. Sedangkan engineer arsitek tipe pemikir, bukan tipe pekerja seperti engineer sipil. 

SOP vs ZMZT

Untuk melakukan suatu pekerjaan konstruksi tentulah harus memenuhi berbagai kriteria yang disyaratkan. Mulai dari sertifikasi perusahaan, SDM, finansial, dan lain-lain. Setiap perusahaan konstruksi juga memiliki standard operating procedure (SOP) di dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan mereka. Sedikit saja kesalahan atau kelalaian terhadap SOP -- tentu akan berakibat fatal. Terbukti, Setiap ada kesalahan dalam konstruksi dan ambruk, tentunya memakan korban manusia. Di sisi lain pemerintah sebagai pemilik proyek, juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap para kontraktor dan sub kontraktor yang ikut dalam proyek pemerintah tersebut. Mengambil istilah dalam penerbangan, maka siapapun yang terlibat dalam pengerjaan proyek itu harus bebas dan kesalahan. Dan tidak mentolerir sekecil apapun kesalahan yang dilakukan (zero mistake, zero tolerance).

Anda mungkin masih ingat cerita seorang pilot Air France yang karena kondisi darurat, akhirnya mematikan ke 4 engine pesawatnya karena salah satunya terbakar. Akibatnya pesawat terbang tanpa engine. Namun keajaiban terjadi. Meskipun tanpa bantuan dorongan mesin, pesawat jet tersebut berhasil mendarat di bandara terdekat dengan selamat. Rupanya sang pilot yang sudah kawakan itu berhasil mengendalikan dan mendaratkan pesawat -- hanya mengandalkan dorongan angin saja. 

Banyak pujian yang dilontarkan kepada sang pilot karena telah berhasil mendarat darurat tanpa menimbulkan korban seorangpun penumpang. Anda tahu apa yang dilakukan manajemen Air France  saat itu? Sang pilot akhirnya dipecat dari perusahaan karena tidak mengindahkan SOP yang ada! Jadi menurut mereka, pesawat berhasil mendarat bukan karena sang kapten pilot hebat, tapi karena faktor keberuntungan saja....

Oleh sebab itu para stock holder khususnya pemangku jabatan bagian pekerjaan umum, sudah selayaknya mengevaluasi total pengerjaan pembangunan infrastuktur yang sekarang ini. 

Lebih baik selamat, dan selamat lebih baik!...

Seluang

Hari Minggu (18/02/18) KPU telah menetapkan nomor urut peserta Pemilu 2019 sebanyak 14 partai. Selain partai muka lama terdapat pula 4 partai muka baru. Meskipun ada 2 partai yang dianggap tidak memenuhi syarat  peserta pemilu -- keberadaan 14 partai setidaknya akan membuat suasana tahun 2018-2019 akan semakin meriah. Minimal meriah dengan atribut para calon legislator maupun pemimpin daerah yang akan bertarung dalam pemilu kada. Tidak seheboh atau semeriah saat final Piala Presiden 2018 di GBK. Entah karena dianggap sudah lumrah atau karena yang dilihat rakyat hanya itu-itu saja.

Muncul Sekali 5 Tahun

Mungkin itulah kata yang cocok buat partai ataupun pengurus partai dan atau siapapun yang ingin mendulang suara -- agar dirinya atau partainya dipilih oleh rakyat. Selanjutnya akan ada ritual perang spanduk dan baner, debat calon kandidat, hari pencoblosan, de el el. Acara 5 tahunan ini merupakan lahan yang menguntungkan bagi konsultan dan pengamat politik, pembuat baju kaos, dan tentunya EO penggerak massa. Setelah masa kampanye...., masa tenaaanggg..., dan hari pencoblosan. Meskipun KPU sudah mengingatkan untuk melarang keras keras terjadinya politik uang dalam perhelatan akbar 5 tahunan ini, tapi potensi ke arah itu masih akan tetap ada. Setelah itu apa lagi? Rakyat tidak terlalu penting (atau setidaknya menganggap penting apa yang ada di "kepala" para calon legislator atau kepala daerah). Dan nampaknya membedah 'isi kepala' atau mindset mengapa kita harus memilih mereka (?) tidak menjadi isu yang penting atau menarik. Sehingga kita akan terus mengalami 'ritual' lima tahunan ini tanpa terlalu mengharapkan apa visi & misi serta target yang hendak dicapai oleh sang legislator atau kepala daerah itu.

Fenomena Seluang

Bagi masyarakat Sumsel khususnya dan daerah lain di Indonesia, tentu sudah mengenal ikan seluang -- yang merupakan ikan air tawar yang biasa hidup di di sungai. Tubuhnya yang berukuran 2-4 inci merupakan species yang sering muncul dan menghilang di permukaan sungai. Kebiasaan muncul & menghilang si ikan seluang ini -- ada kemiripan dengan sepak terjang dan kebiasaan partai politik dan orang-orang yang ingin mendulang suara rakyat agar memilih dirinya atau partai. Bedanya mereka itu muncul sekali 5 tahun! Kalo ikan seluang akan selalu muncul-menghilang dalam hitungan jam saja.

Bedanya lagi, kalo si ikan seluang memberikan manfaat bagi manusia untuk dijadikan penganan dan lauk karena kaya protein dan gizi untuk tubuh manusia. Kalo yang muncul-menghilang sekali 5 tahun..., gimana..(?)

Mang Tujah,

SKA 200218

Jadwal Bacaan Surat Dalam Shalat Fardhu 5 Waktu

Jadwal Bacaan Surat Dalam Shalat Fardhu 5 Waktu: Jadwal Bacaan Surat Dalam Shalat Fardhu 5 Waktu, bacaan surat pada shalat fardhu lima waktu menurut sunah nabi, shalat fardhu lima waktu

Jumlah Raka'at, Niat, dan Surat Yang Dibaca Pada Shalat Tarawih

Jumlah Raka'at, Niat, dan Surat Yang Dibaca Pada Shalat Tarawih: Raka’at Shalat Tarawih Di zaman Rasulullah S.A.W, sholat tarowih pada umumnya dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Hal ini dikarenakan agar tid...

Menanti Lebaran Kuda?

Tatkala duo rivalitas pilpres 2014 (Jokowi-Prabowo) kembali bertemu di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang (31/10), sontak publik mereka-reka ada apa dengan mereka?  Ada yang mengkaitkan dengan situasi menjelang Unjuk Rasa Qubra Ummat Muslim tanggal 04 Nopember 2016 besok (?) Jawaban kedua politikus tersebut sangatlah sederhana: silaturahmi. Yang menarik dalam pertemuan itu adalah keduanya sempat ngobrol bersama sambil menunggang kuda. Suatu jawaban yang menyejukkan sekaligus menyenangkan. Siapapun akan setuju bahwa dengan silaturahmi, akan membuat suasana jadi cair. Persoalan akan menjadi lebih terurai (mirip-mirip kondisi lalu-lintas saja). Bahkan ada keyakinan dengan silaturahmi akan memperpanjang usia dan memudahkan rezeki. Mudah-mudahan kedua negarawan itu (Prabowo & Jokowi) diberikan usia yang panjang. Bagi yang sedang memerintah – diberikan kemudahan dalam mengambil kebijakan dan perbaikan ekonomi (rezeki – red) bagi rakyat.

Penting & Genting

Seorang Aa Gym bahkan mengatakan dalam talkshow di salah satu tv swasta (02/11) bahwa unjuk rasa Ummat Islam tanggal 04 Nopember 2016 nanti merupakan hal ‘penting & genting’ – jadi sebaiknya pak presiden Jokowi berkenan bisa menerima utusan pengunjuk rasa tersebut di istana. Bahkan beliau menyarankan bilama ada rencana sang presiden untuk menonton konser musik atau kondangan, sebaiknya lebih diutamakan untuk menerima tamu alias pengunjuk rasa tersebut. Sebab selama ini ada kesan bahwa para pengunjukan rasa merupakan potensi masalah. Bisa bikin chaoslah, anarkislah, bisa merusak tamanlah. Tapi ada belum disentuh oleh orang nomor satu itu; siapa yang membuat orang melakukan unjuk rasa itu! Dengan kata lain Aa mengharapkan agar sang presiden nantinya bisa memahami bagaimana perasaan hati Ummat Islam yang difitnah dan dinistakan Aqidahnya oleh seseorang yang bernama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang notabene pernah menjadi wagub DKI selama dua tahun bersama Jokowi. Bilamana presiden tidak bijak menyikapinya, Aa Gym khawatir persoalan penistaan agama an sich ini akan menjadi blunder dan berkepanjangan.

Jangan sampai Lebaran Kuda 

Dalam dunia politik ada adagium; bilamana Anda menyatakan bahwa Anda tidak berpolitik, maka saat itulah Anda sudah berpolitik! Bilamana kaum ulama saja yang menyuarakan suara Ummat saja masih ada pihak yang ‘mencurigai’ bernuansa politik, apalagi kalo yang bersuara itu adalah SBY yang mantan presiden RI ke-6. Meskipun beliau sempat curhat dan prihatin bilamana ada pihak yang mencurigai diri dan partainya dibalik rencana unjuk rasa tanggal 04 Nopember 2016 tersebut. Bahkan secara tegas beliau menyampaikan bahwa unjuk rasa 04 Nopember 2016 adalah ungkapan hati nurani ummat yang Aqidah mereka dinistakan oleh Ahok. Setali tiga uang dengan Aa Gym, diakhir konfrensi pers di kediaman di Cikeas (02/11) tersebut, SBY mengingatkan agar Jokowi serius menanggapi hal ini (kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok) dapat diselesaikan secara hukum dengan fair dan bermartabat. Sebab bilamana tidak anggap penting persoalan ini (sekali lagi, kasus dugaan penistaan agama –red), maka gelombang demonstrasi akan berlanjut hingga lebaran kuda. Tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan lebaran kuda itu.

Berbagai pendapat dan tafsiran arti ‘lebaran kuda’ tersebut sah-sah saja. Hanya SBY-lah yang tahu arti dan maksud sebenarnya. Atau kalapun di kamus bahasa Indonesia belum tercantumpun, Andapun berhak untuk nyengir kuda. Anda setuju (?)

Pemimpin Baru Jakarta

Teka-teki siapa saja bakal calon (balon) dan pasangan calon (paslon) gubernur DKI periode 2017-2022 terjawab sudah. Sudah ada 3 (tiga) pasangan calon yakni petahana (Basuki T. Purnama-Jarot), (Anies Baswedan-Sandiaga Uno), dan Agus HY-Silviana Murni. Menarik disimak, tatkala ada pendapat bahwa Pilkada DKI kali ini bukan saja kontestasi antara calon gubernur alias DKI 1, tapi “who is behind them”. Sebagai pendaftar pertama di KPUD DKI adalah calon yang juga petahana BTP-Jarot yang didampingi mantan RI 1 Megawati SP. Sedangkan Anies-Sandi tidak sampai diantar ke KPUD oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Begitu pula dengan pasangan AHY-Silvi yang tidak diantar sampai ke kantor KPUD DKI oleh mantan presiden RI ke-6 SBY – meskipun AHY merupakan putera sulung beliau.

Ada “bayangan” mantan PresCapres

Fenomena dibayang-bayangi ‘orang kuat’ bagi paslon gubernur DKI 2017 ini merupakan fenomena lanjutan tatkala ada helatan pileg ataupun pilkada. Cobalah perhatikan di setiap spanduk atau baliho calon legislator yang selalu ada foto ketum partainya disamping fotonya sendiri. Mungkin si calon dewan atau paslon pilkada tersebut akan lebih percaya diri alias pede kalo disamping fotonya, juga terpampang “orang kuat” di partainya atau koalisi partai pengusung atau pendukungnya. Makanya jangan heran, tatkala paslon gubernur DKI ini mesti diantar langsung oleh ketum partai yang mengusungnya!

Ada yang berpendapat bahwa pilkada DKI 2017 ini bisa dikatan sebagai “pilkada rasa pilpres”. Maksudnya,  the man behind the gun partai pengusungnya merupakan mantan presiden atau setidaknya mantan calon presiden yang pernah berkompetisi pada pilpres sebelumnya. Selain untuk meningkatkan gengsi para paslon, ‘penampakan’ para mantan itu bisa diartikan bahwa si pasangan calon yang mereka usung tersebut dilatarbelakangi oleh orang yang pernah berjaya menjadi RI 1. Atau setidak-tidaknya ingin menyampaikan pesan bahwa siapapun yang terpilih jadi DKI 1 nantinya – punya peluang lebar untuk menjadi RI 1 sebagaimana pernah terjadi saat Pilpres 2014 lalu.

Kampanye Bebas SARA?

Jauh-jauh hari sebelum KPUD DKI menetapkan pasangan calon definitif Pilkada DKI, pihak calon petahana sudah pasang kuda-kuda dengan mewanti-wanti agar kompetitornya tidak menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, antar golong) terhadap mereka. Namun apa yang terjadi beberapa hari lalu (07/10) tatkala sang gubernur petahana tiba-tiba mengutip surat Al-Maidah 51 saat kunker di Kepulauan Seribu dimana dia mengatakan jangan mau dibodohi oleh paslon yang lain yang menggunakan ayat dalam Al-Qur’an agar tidak memilih dirinya dalam pilgub DKI 2017. Akibat mengutip ayat Al-Qur’an secara serampangan ini – menimbulkan kemarahan bagi umat Islam Indonesia karena ada tendensi melecehkan atau menistakan agama. Akibatnya elemen-elemen Muslim Indonesia telah melaporkan hal ini kepada pihak polisi agar segera ditindaklanjuti.

Apa yang dilakukan oleh cagub petahana ini bisa dianalogikan seperti pertandingan sepak bola. Meskipun kompetisi belum dimulai secara resmi, sang “pemain bola” ini sudah mewanti-wanti agar setiap pemain harus “fair-play”; tidak boleh bawa-bawa rasis atau tackling keras. Genderang tendensius ke arah SARA sudah digaungkan tatkala ia mengatakan bahwa orang yang menggunakan surat Al-Maidah 51 tersebut adalah Rasis dan Pengecut! Lebih parahnya lagi si pengunggah video pidato yang diduga penistaaan agama (Islam) tersebut yakni Buni Yani malah telah dilaporkan ke Polisi! Ibaratnya, posisi sudah off-side, eh...malah menjatuhkan diri (diving-red) – seolah-olah korban tackling keras oleh pemain lawan.... Tapi yakinlah, penonton (voter-red) pasti tahu kok siapa pemain yang bermain kasar atau curang di lapangan.

Peran(g)  Pencitraan

Apakah setiap calon pemimpin perlu pencitraan? Pastilah jawabannya: perlu! Hanya saja, pencitraan yang melulu untuk dirinya sendiri an-sich hanyalah ibarat lipstick belaka. Hanya sementara dan berlaku sekali saja (einmalige-red), terutama saat-saat kampanye saja. Biasaya calon yang petahana selalu mengatakan bahwa kami telah berbuat, sementara yang lain baru berkata. Oleh sebab itu, kami perlu lanjutkan satu periode lagi! Sementara para penantang akan lantang berkata; pemimpin sekarang masih ada kekurangan. Seandainyapun sudah baik, maka pilihlah kami. Karena kami akan membuat Jakarta lebih baik lagi!

Peran(g) pencitraan sudah dimulai tatkala gubernur petahana telah merekut anak-anak mudah dalam wadah #temanahok. Apakah kegiatan ini sudah termasuk curi start jelang Pilkada? Meskipun kegiatan ini bisa diartikan untuk menggiring partai-partai pemilik kursi signifikan di DKI agar memasukkan ybs ke dalam radar cagub yang layak untuk diusung atau didukung dalam pilkada DKI 2017. Hasil akhirnya sudah bisa ditebak dan ‘penggiringan’ oleh aktivitas anak muda itu menuai sukses. Psywar dan budget-war pun juga dilakukan oleh sang petahana yang menyatakan bahwa perkiraan biaya untuk pilgub dipihaknya hanya berkisar 15 M saja. Bandingkan dengan pendapat para pengamat bahwa untuk pilkada setingkat bupati atau gubernur di pulau Jawa bisa mencapai 200 Milyar Rupiah!

Yang membuat para pemilih di DKI sedikit lega tatkala akhirnya pasangan calon gubernur DKI 2017 adalah penantang sang petahana menjadi equal, mengapa? Sebelum adanya 2 paslon selain petahana muncul, ada skenario pilkada DKI head to head dua pasangan calon saja. Hanya saja seandainyapun terjadi – bilamana sang penantang masih berdarah muda alias lebih senior usianya dari sang petahana, secara psikologis akan memudahkan sang petahana untuk komparasi kecepatan usia muda vs tua. Ibarat pemain bola, sudah berpengalaman tapi sudah umur di atas 30-an tahun. Sebagaimana dikatakan pengamat bahwa dengan jarak umur yang sepadan dengan sang petahana, akan membuat kompetisi pilkada DKI akan lebih semarak dan dinamis. Dari segi pendidikan misalnya. Rakyat DKI sekarang sudah tahu bahwa pasangan Anies-Sandi bergelas Master & Ph.D dari Amrik. Begitu juga Agus HY tertitle Triple Masters dan Silviana Murni sudah bergelar Doktor. Dari kubu Anies yang Mantan Mendikbud dan Pengusaha Sukses. Begitu juga Agus HY sebagai the Rising Star. Jadi menjadi gampang bagi masyarakat pemilih DKI untuk memilah-milah dulu siapa yang akan dicoblos nantinya. Mulailah dari sisi pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan track record of success, dan yang terakhir carilah yang paling tinggi untuk skor sebagai Solution Maker bagi DKI dan bukan Trouble Maker...

Inikah "Pemimpin DKI" Tahun 2017?

 

Apakah yang bisa dibuat pejabat petahana gubernur DKI menjelang masa berakhirnya masa jabatan tahun 2017? Tentu jawabannya disamping kerja, kerja, kerja. Nampaknya mantan wakil gubernur ini punya jargon pecat, pecat, pecat. Nah, disamping itu bagaimana caranya agar ybs tetap leading di media massa (media darling). Menurut Haji Lulung bahwa penggusuran atau penertiban di kawasan Kalijodo terkesan terburu-buru dan ada kesan ‘pencitraan’ menjelang pilgub DKI 2017. Sah-sah saja memang. Siapapun yang menjadi petahana gubernur DKI, pastilah akan memanfaatkan betul setiap momentum yang ada agar lebih melekat branding pribadi maupun kesan yang ditinggalkan. Kebanyakan strategi sang petahana baik Bupati/Walikota, Gubernur, bahkan Presiden.

Strategi Setengah Cangkir Kopi

Istilah a half glass of coffee strategy (strategi setengah cangkir kopi). Artinya dalam masa jabatan pertama sang petahana, disamping menjalankan program yang sudah dicanangkan sebelumnya, biasanya juga dipersiapkan strategi dimana program tersebut masih dibutuhkan kelanjutannya pada periode kepemimpinan berikutnya. Misalnya sang pejabat petahana mencanangkan bahwa proyek jalan tol di masa pemerintahan (jilid I) dibagi sekian tahap. Maka agar proyek bisa selesai, maka masih dibutuhkan sekian tahun lagi. Biasanya fase selanjutnya itu akan mencakup pada tahun periode kedua dalam pemerintahannya (apabila terpilih kembali – red). Hal ini kasat mata karena bisa jadi proyek tersebut dihentikan bilamana rezim yang baru nantinya menganggap proyek tersebut tidak sejalan yang diinginkan. Alhasil periode kepemimpinan mirip yang terjadi seperti zaman orde baru dimana ada istilah “ganti menteri (pendidikan – red), biasanya ganti kurikulum”. Bila ini terjadi, yang dirugikan tentunya rakyat. Hal lain yang juga dilakukan oleh petahana adalah mendadak memperbaiki infrastruktur seperti jalan, pasar, sarana ibadah, sekolah, yang dilakukan di masa injury time masa kepemimpinan atan menjelang pilkada. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa bilamana para memilih kembali memilih sang petahana, maka perbaikan infrastruktur berikutnya akan seperti ini. Padahal membangun dan memelihara infrastruktur merupakan kewajiban setiap pemimpin dimana rakyatnya berada. Tidak peduli apakah di tempat itu ada berapa persen yang memilihnya atau tidak. Strategi ini efektif untuk tataran masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan untuk kaum menengah ke atas, kecendrungan mereka adalah kepastian program yang smart dan bisa dibuktikan secara nyata di lapangan.

Menguasai DKI = Menguasai Indonesia?

Zaman kolonial dikenal istilah, kalo mau menguasai Indonesia, maka kuasailah pulau Jawa. Nampaknya perlu diklarifikasi lagi Jawa yang mana? Apakah Jawa Barat termasuk juga Jawa? Ada yang bilang bahwa Jawa Barat merupakan provinsi di pulau Jawa tapi secara kesukuannya adalah Sunda. Begitu juga dengan DKI yang secara kesukuan identik dengan Betawi. Sinyalemen barang siapa yang menguasai DKI (jadi Gubernur DKI – red), terbukti dengan jabatan marathon yang pernah diduduki presiden RI ke 7 sekarang ini. Road map from Major, Governor, and than became the President tidak terbantahkan. Jadi wajar kalo success story ini bakal diikuti oleh banyak para pemimpi untuk juga menjalani hal yang sama. Diantara sekian banyak para pemimpi itu adalah Yusril Ihza Mahendra. Sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang menganut budaya Timur bahwa calon pemimpin itu enggak boleh show up. Masyarakat lebih suka calon pemimpin yang rendah hati dan sederhana. Bahkan ada joke mengatakan semakin calon pemimpin itu diremehkan atau dilecehkan oleh maka simpati masyarakat akan meningkat. Banyak calon pemimpin DKI (selanjutnya disebut Pemimpi – red), ketika ditanya insan pers; apakah Anda berniat atau berminat (sama saja) untuk menjadi Gubernur DKI tahun 2017? Kebanyakan mereka akan menjawab dengan nada merendah. Nanti dululah. Lihat apakah ada partai pengusunglah. Mau melihat animo masyarakatlah. Sekali lagi mereka tidak serta merta menjawab “YA”. “Ya, saya siap menjadi Gubernur DKI Periode 2017-2022!” Mengapa?  Para pemimpi itu masih malu-malu kucing. Takut bakal ‘dihajar’ para kompetitor (pemimpi lainnya – red). Iya kalo ada partai yang meminang. Iya kalo suara partai yang mendukung/meminang itu mencukupi. Iya apabila jalur independen memenuhi persyaratan. Iya bilamana amunisi alias gizi alias keuangan mendukung, bla bla bla. Alhasil para pemimpi itu hati-hati sekali dalam menanggapi pertanyaan tentang kesiapan mereka bertarung di pilkada DKI 2017 nantinya. Bilamana para pemimpi itu masih bersikap demikian, malah menguntungkan pihak petahana. Mengapa? Secara psikologis, di alam pikiran bawah sadar masyarakat bahwa kompetitor petahana masih cari partai atau dukungan ke sana kemari. Sementara gue (petahana – red) sudah eksis dan bekerja. Yang lainnya masih sibuk cari biduk dan masih dalam tataran wacana. Jadi saya (petahana)-lah yang paling cocok untuk Anda pilih!

Lalu ada seorang anak bangsa bernama Yusril Ihza Mahendra yang mendadak memproklamirkan diri sebagai calon Gubernur DKI Periode 2017-2022. Cius nich Bang? Belum jelas partai mana saja secara resmi memberikan dukungan (yang pasti PBB sudah ya...). Keren. Kalo PBB saja sudah mendukung. Pastilah Amerika, Uni Eropa dan Jepang manut wae, he..he. It’s just kidding! Benar saja. Tidak beberapa lama kemudian sang petahana Gubernur DKI langsung komen bahwa Bang Yusril ngebet jadi Gubernur DKI lantaran pengen jadi Presiden. Nah, lu? Aneh ya? Masa jadi Presiden enggak boleh? Emangnya yang nuduh ngebet jadi Presiden enggak minat jadi Presiden juga? Bukankah existing president dulunya bilang pernah bilang “I don’t think about that (to be a President –red)”  setiap ditanya wartawan (?) – meskipun aura masyarakat Indonesia sudah bisa menebak bahwa ybs pastilah pengen jadi presiden.

Yang saya acungi jempol adalah tanggapan Bang Yusril tatkala petahana Gubernur DKI menyebutnya bahwa jabatan DKI 1 merupakan batu loncatan Presiden RI. Dengan senyumnya yang khas Bang Yusril menyatakan IYA bahwa ia bermimpi menjadi DKI 1 bla-bla, Insya Allah menjadi RI 1. Hingga saat ini tanggapan masyarakat masih rata-rata air atau datar saja. Keberanian mengungkapkan ke publik bahwa dia ingin jadi gubernur DKI dan juga pengen jadi Presiden adalah luar biasa. Ini bukan arogan. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan kesiapan mental untuk bertarung. Meskipun demikian, Bang Yusril pernah dinasehati oleh sahabatnya agar tidak meniru mantan gubernur DKI sebelumnya yang meninggalkan jabatannya untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi. Tukang becak saja pernah mencalonkan diri jadi Gubernur DKI, moso’ mantan Menteri enggak boleh? Terus adakah yang salah bilamana seorang Gubernur DKI yang belum habis masa jabatannnya – kemudian ikut bertarung Pilpres dan menjadi Presiden RI? Justru sejarah telah membuktikannya.

Mendayung Biduk ke Hilir

Selain ada peluang DKI 1 bisa menjadi RI 1, saat ini sudah ada juga the second man alias wakil kepala daerah yang karena sesuatu dan lain hal tidak lagi menjadi menjabat – akhirnya jabatan tersebut beralih kepadanya. Wakil Gubernur Banten misalnya. Fenomena ini menarik untuk ditelaah mengingat selama ini orang tidak kepikiran bahwa maybe some day, sang kepala daerah tersebut bisa saja diberhentikan menjadi bupati/walikota, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Nah, peluang orang kedua (second man) tersebut menjadi terbuka lebar. Saya yakin pihak partaipun sekarang juga sudah mempertimbangkan orang yang bakal diusung (apakah nomor 1 atau 2), masing-masing punya peluang untuk tetap menjadi 1 & 2 selama periode jabatan, atau bilamana nomor 1 berhenti digantikan nomor 2. Istilah yang tepat bagi sang wakil yang menggantikan posisi menjadi orang nomor 1 tersebut diibaratkan ‘mendayung biduk ke hilir’ alias tinggal melanjutkan saja.

Yang perlu dipertimbangkan saat ini bagi para pemimpi DKI 1 adalah kekuatan sosial media berikut gerakan di belakangnya. Jadi sah-sah saja bilamana saat ini sudah dibuat tag #Yusrilsahabatku;#Yusrilgubernurku;#Yusrilkoncoku atau #Yusrilkawanku, de el el. Menurut pengakuan tim sukses salah satu calon gubernur DKI 2012 dan Pilpres 2014 lalu bahwa ia pernah menawarkan kampanye lewat media sosial, tapi sang capres lebih senang memilih kampanye menggunakan pendekatan langsung ke pemilih. Padahal menurutnya, kekuatan media sosial saat ini merupakan kekuatan yang diperhitungkan selain media massa atau elektronik.

Menurut hemat saya, pilkada DKI 2017 nanti bilamana sang petahana tetap mencalonkan diri, untuk penghematan biaya pilkada – sebaiknya cukup 2 calon saja. Misalnya Yusril vs Petahana. Bilamana hal ini terjadi tentulah sangat menarik. Spanduk dan baliho bakal rame dengan tulisan berikut: Datanglah  Rame-Rame ke TPS Pilgub DKI 2017. Pilihlah antara Laksamana “Chengho” Yusril vs Ahok...

Dicari: "Pendekar Asli" Betawi

Ada seletukan salah satu bakal calon Gubernur DKI tahun 2012 lalu; bahwa para calon luar Jakarta dianggap sebagai orang yang 'mengadu nasib' di ibukota. Mirip-mirip lagu 'siapa suruh datang Jakarta,' begitulah. Meskipun masih sekitar dua tahun lagi pilgub DKI, namun para pengadu nasib (governor-seeker) sudah melakukan tebar pesona maupun testing the water terhadap animo masyarakat Jakarta terhadap popularitas dan akseptabilitas si empunya niatan tersebut. Mulai dari incumbent gubernur (DKI-red) termasukjuga  incumbent walikota non DKI, politisi, pengusaha, bahkan artis bakal ikut meramekan helatan akbar menuju DKI 1. Tulisan ini bukan untuk menebarkan SARA; karena setiap kali kampanye pilgub selalu ada pihak-pihak tertentu yang menghembuskan SARA tersebut. Tapi 'pendekar asli' Betawi bukan SARA atau SALAH bukan?

Meskipun saya bukan orang Betawi, namun saya agak sedih bilamana orang Betawi yang notabene sejak dulu terkenal dengan kependekarannya -- justru 'kurang terdengar' gaungnya sebagai calon DKI 1 yang akan digadang-gadangkan (baik independen maupun lewat jalur partai), mengapa? Biasanya di daerah luar DKI, anggap saja provinsi tetangga (Jabar-red); saya yakin sebagian besar rakyat tanah Pasundan menanam niat dan tekad bahwa calon gubernur mereka (bukan calon wakil gubernur-red) adalah putera terbaik dari tanah Pasundan. Kata "terbaik" di sini meliputi dari sisi profesionalisme (meliputi keilmuan dan pengalaman memimpin) yang mumpuni, relegius, paham akar budaya masyarakat Jawa Barat dan lain-lain. Begitu juga untuk wilayah Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan -- itu sebagian contoh yang dapat disampaikan. Ini keniscayaan dan bukan SARA. Namun hal itu berbeda untuk konteks Jakarta, karena Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Dan kabarnya para pemilih Jakarta lebih rasional dan dan pintar katanya...

Saya masgul lantaran memandang calon Betawi Asli ("Pendekar Asli" Betawi-red) masih menggunakan kaca mata lama alias melihat zamannya Pendekar Si Pitung dan Babe Benyamin (mohon maaf  sebelumnya kepada keluarga Babe Benyamin yang saya cintai...). Apakah orang Betawi sekarang kagak ade nyang pinter-pinter atau pernah menjadi juragan alias CEO di perusahan ternama? Atau kagak ade nyang memiliki bintang di bahu bajunye alias jenderal? Pastilah sudah banyak orang Betawi sekarang ini dengan seabreg pengalaman dan kepiawaiannya.

Kekhawatiran saya yang mendasar adalah para "pengadu nasib" di Jakarta itu (calon DKI 1), sebagian juga incumbent pejabat publik di daerahnya. Aji mumpung mengadu nasib sebagai calon gubernur DKI merupakan preseden jelek bagi kehidupan demokrasi karena selain incumbent tersebut terikat sumpah jabatan untuk tetap menjalankan amanah sebagai kepala daerahnya sampai tuntas, namun di sisi lain 'siapa tahu' naik pangkat ke jenjang karir yang lebih tinggi itu merupakan opportunity yang jarang-jarang ada bukan? Okelah. "Kebiasaan" bilamana tidak jadi terpilih akan kembali ke posisi semula juga meninggalkan kesan yang buruk, kenapa? Boleh jadi ia menjadi pejabat publik di daerahnya yang sekarang bukanlah karena ia benar-benar ingin menjalankan amanah jabatan hingga tuntas, tapi sekaligus coba-coba cari peluang di daerah lain agar dapat jabatan yang lebih bergengsi...

Mengapa harus "Pendekar Asli" Betawi? Saatnya putera terbaik Betawi 'membangkitkan batang terandam' agar dapat percaya diri untuk melenggang menuju kursi DKI 1. Saya memimpikan pemilihan gubernur DKI tahun 2017 nanti diibaratkan seperti kontes abang-none Jakarta -- dimana peserta adalah orang-orang muda Betawi, ganteng dan cantik, cerdas, relegius, berbudaya, dan dapat diandalkan dan dibanggakan semua. Wallahu a'lam bissowwab...

Indonesia Menegakkan Hukum (Ekskusi Mati Kejahatan Narkoba)

Revolusi Mental vs Revolusi Sistem

 
Menarik tulisan di salah satu surat kabar nasional tanggal 10 Mei 2014 lalu -- dimana salah seorang kandidat presiden (Joko Widodo) memaparkan visi dan misinya seandainya menjadi RI 1. Revolusi Mental! Ya, itulah hal yang digadang-gadang dan didengungkan oleh sang kandidat presiden sebelum akhirnya terpilih menjadi orang nomor satu di Republik ini.

Mantan Presiden ketiga RI yakni BJ Habibie pernah 'hati-hati' sekali dalam menggunakan istilah tatkala menggantikan Soeharto sebagai presiden. Bila dicerna lebih lanjut maka pengertian revolusi merupakan perubahan cepat dan fundamental terhadap suatu keadaan atau kondisi -- dimana dalam sejarah pemerintahan dunia; lebih banyak menimbulkan korban yang tidak perlu. Di sisi lain ada teori lain tentang perubahan yakni Evolusi. Namun ini terlalu lama waktunya dan kemungkinan akan ketinggalan kereta alias kehilangan momen. Untuk itu pak Habibie mengistilahkan era Reformasi adalah sebagai "Evolusi yang Dipercepat!". Maksudnya perubahan jangan sampai merusak tatanan yang telah dibangun selama ini, dan tentunya jangan sampai menimbulkan korban (yang tidak perlu) lagi.

Hari ini (30/04) -- menjelang beberapa hari Kabinet Kerja Jokowi-JK mengemban amanah menjadi pemimpin negeri ini; publik sudah dapat menilai apakah ada progres yang telah berhasil diraih oleh pemerintahan saat ini. Pengamat ekonomi secara gamblang menyatakan bahwa untuk mengukur apakah kinerja presiden itu lebih baik daripada presiden sebelumnya dapat dilihat dengan menakar nilai tukar Rupiah saat hand over dengan presiden sebelumnya berapa? Kemudian tingkat pengangguran berapa orang, lalu berapa pendapatan perkapita penduduk Indonesia sekarang dibandingkan era presiden sebelumnya. Meskipun banyak variabel lainnya yang lebih empirik dan detail.

Terlepas apakah revolusi mental ala Jokowi sudah berhasil atau belum, namun jauh istilah mental building sudah ada jauh sebelum jabang bayi yang bernama Indonesia itu ada. Adalah WR Supratman yang menciptakan lagu "Indonesia Raya" yang dalam salah satu bait lagunya mendengungkan kata ...'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya....'

Sebagaimana sinyalemen pak Habibie bahwa untuk revolusi bisa menimbulkan 'side effect' atau konsekwensi yang bisa positif atau negatif, atau evolusi yang terlalu lama. Maka perlunya yang namanya Second Option bilamana Revolusi Mental kurang gregetnya atau memiliki resistensi yang kuat di masyarakat.

Barengi dengan Revolusi System

Untuk mengubah mindset anak bangsa yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mengalami panca roba zaman (penjajahan, kemerdekaan, orla/orba, dan sekarang Era Reformasi), maka perlu dipikirkan alternatif lain untuk menunjang percepatan Revolusi Mental yang memiliki tujuan mulai dan strategis tersebut. Revolusi System dimaksud adalah dengan membuat dan menerapkan sistem pemerintahan yang open system, accountable, easy to access dan bagi siapa yang tidak mematuhi sistem tersebut, maka ia akan menuai konsekwensinya. Bilamana seorang pejabat yang mematuhi aturan main yang telah ditetapkan -- bisa dianalogikan seorang nasabah bank yang karena lupa nomor PIN ATM sehingga salah memasukkan kode PIN hingga 3 (tiga) kali, maka ia tidak bisa bertransaksi menggunakan kartu ATM-nya dan ia harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku di bank penerbit ATM tersebut untuk dapat mengambil dan menggunakan kartunya seperti semula.

Mulailah dari Walikota atau Gubernur untuk dapat menerapkan system yang baik bagi pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Bilamana hal ini terwujud, bukan hal tidak mungkin akan terjadi fase dimana Kota/Kabupaten atau Provinsi akan mengepung Ibukota. Dengan kata lain pemerintahan pusat akan dibuat malu oleh pejabat kota/kabupaten atau provinsi yang telah berhasil memiliki dan memaintance system -- sehingga pemerintahan dapat berlangsung lebih baik, efektif, dan lebih smart dibandingkan dengan pelayanan yang berlaku di ibu kota negeri ini.
Wallahu 'alam bissowab.

Iceberg of Our President Candidate

Banjir Jakarta: Sejarah atau Wacana?

Saat ini, banjir di Jakarta bukan hanya peristiwa tahunan atau adu wacana. Saatnya banjir di Jakarta harus dijadikan 'sejarah' dan tidak perlu diulang atau terulang di masa yang akan datang. Dalam mindset 'korban' banjir warga Jakarta -- apapun derita karena banjir mungkin 'perulangan' sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Begitu juga bagi pemangku jabatan di daerah khusus ibukota ini -- 'ketidak patuhan' warga khususnya yang tinggal di bantaran kali Ciliwung atau Pesanggrahan atas rencana pemda DKI untuk merelokasi mereka telah menjadi tesis. Anda patuh, maka kepatuhan Anda akan dihargai setimpal, begitu pula sebaliknya.

Bila ditilik secara mendalam, faktor yang menyebabkan Jakarta berhubungan dengan disiplin warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) mulai dari wilayah Bogor hingga Banten. Pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan 'air mengalir sampai jauh' dan akhirnya ke laut -- tidak perlu 'transit' di daerah pemukiman warga atau fasilitas umum di DKI. Persoalan klasik adalah masalah biaya, otoritas pemangku jabatan di DKI, dan 'kerja sama' antar pemangku jabatan yang berdampingan dengan DKI yakni Jabar dan Banten. Persoalan biaya dan otoritas tidak bisa diselesaikan oleh DKI 1 saja -- mesti melibatkan Pemerintah Pusat dan fully support terhadap pembenahan banjir Jakarta secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan kata lain masing-masing tetangga DKI harus rela dan bahu membahu pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dapat diselesaikan secara gotong royong dan terpadu! Hentikan adanya alasan bahwa banjir di Jakarta adalah urusan Jakarta an sich. Logika sederhananya, tidak ada larangan air dari Bogor atau Depok untuk masuk Jakarta karena itu sudah hukum alam (sunatullah). Namun apapun yang terjadi di daerah hulu sungai, maka Jakarta akan menanggung akibatnya. Bila masing-masing tetangga DKI berpendapat bahwa banjir Jakarta merupakan derita lu atau urusan lu, maka tentunya orang DKI pun bisa berprinsip bahwa kalau air dari Bogor atau Depok tidak bisa kami (pemda DKI - red) halangi, maka kami akan menghalangi orang Bogor atau Depok masuk DKI. Nah, lho....

Membiarkan Pemda DKI seolah-olah seorang diri dalam menghadapi banjir adalah perulangan terhadap sejarah yang tidak perlu diulang. Saatnya stake holder negeri ini harus bersatu padu dalam rangka menyelesaikan persoalan banjir ini. Pembiaran terhadap banjir Jakarta, berarti membiarkan wajah utama negeri ini akan jatuh di mata dunia internasional. Bila ibukota negara saja tidak becus diurus, bagaimana dengan mengurus 17.000 pulau lainnya dan minus 14 juta penduduk dari 220 juta penduduk yang ada? China telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur negeri tirai bambu tersebut telah menjadikan negeri tersebut menjadi negara adikuasa.Saatnya kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bersama-sama, kita bisa!

Mahalnya Biaya Bagi Calon Pemimpin

Menjelang pemilu legislative alias pemilihan calon anggota dewan (DPR RI – red). Sebagaimana sebelumnya, para calon legislative tersebut yang jumlah ribuan sudah mulai ‘menjajakan diri’ baik melalui media masa, spanduk, baliho, sms, blog, maupun website. Cara yang paling gampang tapi juga mahal yakni dengan mencetak sebanyak mungkin spanduk, baliho atau iklan di media cetak/televise. Tak jarang ada calon anggota dewan itu yang wajahnya setiap hari memenuhi koran. Kitapun  seolah-olah dijejali menu hanya memilih gambar dan tidak perlu kenal ‘siapa’ dan ‘mengapa’ orang tersebut layak untuk dapat mewakili kepentingan kita? Saat waktu kampanyepun  -- para caleg tersebut lebih banyak mengedepankan ‘pilihlah saya’ ketimbang menjelaskan alasan ‘mengapa’ Anda harus ‘memilih dia dibandingkan dengan calon lainnya. Di sisi lain para calon legislator tersebut lebih senang menggunakan pendekatan visual dan bukan pendekatan substansial. Alhasil mindset yang berlaku bersifat transaksional. Untuk mendekati vote getter si calon akan menggunakan pendekatan serba cepat, ringkas, jelas dan hanya sekali saja. Begitupun bagi para pemilih, sikapnya juga pragmatis; terima apa saja yang akan diberikan oleh calon pemimpin -- soal memilih siapa itu urusan nanti!

Bila dibandingkan saat masih sekolah, maka caleg diibaratkan calon ketua kelas. Siapa saja bisa mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Biasanya yang maju sebagai ketua kelas adalah orang yang dipercaya, pintar, rajin, jujur, dan punya keberanian lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Parameternya juga kasat mata. Setiap orang pastilah tau kalau si calon ketua kelas adalah orang yang pintar, jujur, atau berani tadi. Enggak perlu kampanye atau bicara cuap-cuap kepada teman-teman sekelas agar ia dipilih menjadi ketua kelas. Hanya saja sang ketua kelas setelah menjadi ketua kelas tidak mendapat gaji atau tunjangan sebagaimana yang diterima oleh anggota dewan kita. Nah, dari kumpulan ketua kelas tadi -- ada yang berminat untuk menjadi ketua OSIS. Maka jabatan ketua OSIS diibaratkan sebagai Presiden. Untuk menduduki jabatan ketua OSIS perlu perjuangan yang lebih berat lagi. Sang calon ketua OSIS harus bisa menyakinkan masing-masing pemilih di setiap kelas yang nota bene sudah ada ketua kelasnya itu. Bahkan bisa jadi calon ketua OSIS tersebut bukanlah ketua kelas, melainkan salah seorang siswa di masing-masing kelas. Sekali lagi siapapun yang akan menjadi ketua OSIS, tetap saja ia tidak akan mendapatkan fasilitas gaji atau tunjangan.Bedanya dengan anggota dewan atau presiden, mereka yang terpilih menjadi anggota dewan atau presiden, memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas yang wah. 

Jadi sebenarnya mencari calon pemimpin itu enggak perlu biaya mahal. Semua kasat mata. Siapa yang jujur, pintar, pekerja keras dan dapat dipercaya -- semuanya ada di sekitar kita. Hanya saja dengan mekanisme keorganisasian berupa partai politik, membuat calon-calon pemimpin  tersebut harus mengeluarkan uang untuk menjadi salah satu pengurusnya. Bukan itu saja, bahkan konon kabarnya siapa yang memiki uang banyak -- peluang untuk menduduki posisi puncak di kepengurusan partai atau urutan dalam kartu pemilihan akan lebih terbuka lebar. Kalau sudah begitu, bagaimanakah peluang orang yang jujur, cerdas, dan dipercaya bisa masuk  ke bursa calon pemimpin bangsa apabila karena kejujuran dan kerja kerasnya selama ini -- ia tidak memiliki uang? 

Persoalan 'kesulitan' kita mencari pemimpin yang bersih (bebas KKN) dan berwibawa (memiliki kompetensi, pekerja keras dan dapat dipercaya) tidak akan serumit yang kita alami sekarang ini bila mulai saat ini mindset kita sebagai anak bangsa bukanlah memilih pemimpin tapi mencari calon pemimpin... Kita mengupas 'isi kepala' alias kompetensi yang dimiliki calon pemimpin kita dan menguji integritasnya dengan memaparkan track record mereka selama ini. Kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat bangsa kita semakin terpuruk di kancah pergaulan internasional.

Dicari: Partai Percaya Diri!

Galibnya orang menjadi anggota atau pengurus partai adalah untuk menjadi kader terbaik dan menduduki posisi puncak sebagai pemangku jabatan puncak di partai tersebut. Adalah aneh bin ajaib bila ada partai yang memiliki sekian banyak anggota dan (pengurus) tentunya, namun untuk mencari kader terbaik mereka -- harus 'mengimpor' dari pihak lain. Mirip-mirip ketika tanah di negeri ini sangat luas dan kebutuhan akan tahu dan tempe tergolong tinggi; ternyata ketika harga kedelai melambung tinggi; kitapun harus impor dari negara lain!

Beberapa tahun lalu partai Golkar mengadakan konvensi untuk menjaring putera-puteri terbaik bangsa untuk kelak dicalonkan sebagai capres dari parta berlambang beringin tersebut. Hal serupa diikuti oleh partai demokrat -- juga dalam rangka menjaring putera-puteri terbaik bangsa untuk kelak diusung sebagai capres dari partai berwarna biru tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan politik di Indonesia karena begitu banyak partai, sulit bagi suatu partai untuk dapat menang mutlak dalam pileg ataupun pilpres. Oleh sebab itu pilihan melakukan koalisi menjadi suatu keniscayaan. Mungkin hanya partai yang dipimpin Wiranto yang sebelum pileg sudah berani memproklamirkan dirinya sebagai capres 2014 dari pihak partai. Hal ini perlu diapresiasi mengingat 'kerapuhan' kabinet yang dibentuk akibat koalisi dalam pencapresan. Dalam kabinet SBY-JK dan SBY-Budiono yang diusung oleh multi partai; terlihat bahwa koalisi gemuk menghasilkan kinerja partai yang lamban karena obesitas birokrasi dan sarat dengan praktik in-efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Mental instan sebagai pemenang dan jadi presiden, hampir dihinggapi oleh sebagian besar partai di negeri ini. Mereka akan menggunakan segala daya dan upaya agar partai dan jagoan mereka bisa menjadi orang nomor satu di republik ini. Mental serba instan ini terlihat sejak pencalegan hingga bentuk koalisi yang akan mereka lakukan. Ujung-ujungnya tidak jelas lagi siapa dan dari partai mana mereka berasal. Maklum saja, orang bisa gonta-ganti partai bila ia tidak terpilih di partai atau partai mereka tidak memenuhi electoral threshold. Sehingga jati diri sebagai orang atau partai menjadi tidak jelas. Menjadi orang partai tak obahnya seorang pialang yang memiliki mindset sebagai profit taker belaka.

Ada kisah sebuah partai di Jerman yang diawal pembentukannya bisa dikatakan sebagai partai kecil atau gurem. Namun berkat komitmen dan menegakkan visi/misi partai secara konsisten, akhirnya orang terbaik di partai mereka bisa menjadi Kanselir. Perjalanan dan penantian serta kerja keras tersebut tidak terjadi dalam 1 (satu) atau 2 (dua) kali pemilu, tapi memakan waktu 98 tahun sejak partai itu didirikan! Mungkin orang akan mencibir atau menganggap lelucon bila ada orang mau mendirikan partai dan baru bisa berkuasa setelah mendekati 1 (satu) abad. Namun fakta kelak akan membuktikan bahwa partai yang hanya memikirkan kepentingan sesaat (menjadi penguasa an sich) -- diibaratkan partai yang hanya memiliki akar serabut atau buah yang banyak saja. Kepercayaan diri sebagai kader partai yang menjunjung tinggi visi dan misi memang membutuhkan keuletan, kesabaran, dan komitmen yang tinggi ditingkat pengurus atau pendiri partai. Kita belum melihat ada partai di negeri ini yang didirikan untuk mencapai cita-cita bersama rakyat dan tidak peduli berapa lama orang di partai mereka yang akan menjadi orang nomor satu di republik ini....

The Power of Commitment

Menjadi seorang yang memegang janji atau commitment tidaklah mudah. Seorang bung Hatta telah menunjukkan komitmennya tatkala harus menjalani hukuman dari sang kakek dengan harus berdiri di bawah pohon karena suatu kesalahan, dilakoninya tatkala beliau baru berusia 6 tahun. Saat ini sangat sulit untuk mencari seseorang pemimpin yang komit dengan apa yang pernah ia janjikan. Kalaupun ada, itu hanya sebatas ucapan di mulut atau kampanye di media surat kabar atau elektronik. Yang miris kita lihat sekarang bahwa komitmen para pemimpin negeri ini masih dilatarbelakangi oleh aji mumpung. Mumpung masih menjabat, mumpung masih mendapatkan fasilitas dari negara, mumpung masih tenar di masyarakat. Lihatlah berita di surat kabar atau media elektronik yang mensinyalir para pejabat publik (yang nota bene adalah pejabat ekskutif) yang ketika masih menjabat, dengan dalih hak dan kepentingan rakyat -- akhirnya menggunakan aji mumpung mereka dengan menggunakan politik 2 (dua) kaki. Dengan kata lain, saat ia masih memiliki tanggung jawab di lembaga ekskutif, ia juga memasang kuda-kuda untuk menjadi pejabat legislatif (anggota dewan) di lembaga DPR. Atau kita lihat betapa beberapa orang pemangku jabatan yang masih bertanggungjawab sebagai kepala daerah (bupati/walikota atau gubernur) di daerah masing-masing, mencalonkan diri di daerah lain dengan jabatan yang lebih tinggi lagi. Sepintas lalu hal ini tidak ada persoalan. Toch secara aturan para pejabat yang masih menjabat tersebut dapat mengambil cuti diluar tanggungan negara. Yang menjadi persoalan apakah etis dan bisa menjadi jaminan tatkala seseorang bupati/walikota atau gubernur yang mengikuti pertarungan pemilihan kepala daerah sebagai bupati/walikota, gubernur, bahkan seorang presiden sekalipun! 

Adalah hal yang tidak etis tatkala seorang pejabat setingkat walikota/bupati atau gubernur yang ketika diambil sumpahnya untuk memegang amanah sebagai kepala daerah di masing-masing daerah yang harus mencurahkan tenaga dan pikiran mereka untuk membangun dan bertanggung jawab atas amanah yang diembankan di pundak mereka selama 4 (empat) atau 5 (lima) tahun, ternyata karena melihat peluang untuk bisa menduduki jabatan publik yang lebih besar lagi, harus ikut bertarung dengan meninggalkan jabatan yang diembannya sekarang? Dalam pilgub DKI tahun 2012 lalu, setidaknya ada 2 (dua) orang pejabat publik setingkat walikota dan gubernur yang harus meninggalkan daerahnya masing-masing untuk mengadu 'peruntungan' di ibu kota. Disinyalir karena sekali lagi ada 'peluang' maka gubernur DKI yang baru beberapa bulan diembannya untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi lagi (Presiden), maka sang gubernur tersebut seolah-olah diberkan 'kartu hijau' untuk nyapres pada pilpres 2014 nanti. Alasan yang dipakai adalah karena ybs dianggap memiliki prestasi karena dalam waktu yang 'singkat' telah 'mampu' membenahi Jakarta! Tidak ada yang salah dengan adanya peluang atau kesempatan yang tentunya akan diambil atau dimanfaatkan oleh siapapun untuk bisa meraihnya. Namun yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah seberapa besar komitmen dari setiap pejabat publik di negeri ini untuk tetap fokus menjalankan roda pemerintahan atau menjalani masa dalam jabatannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati tersebut. Bisa dibayangkan seorang gubernur yang mestinya harus meluangkan waktu dan tenaganya fokus mengurusi daerah yang dipimpinnya, namun di sisi lain ia juga sibuk untuk memikirkan bagaimana harus membagi waktu untuk kepentingan kampanye dalam rangka pileg, pilgub, atau pilpres sekalipun. Ketika hati dan pikiran para pemangku jabatan publik itu terpecah, maka saat itu ia dikategorikan sebagai orang yang tidak memenuhi janji atau komitmen yang telah diikrarkannya sesaat ia dilantik menjadi pejabat publik.

Keberhasilan atas kemajuan suatu bangsa harus didukung oleh pemimpin yang memegang janjinya, fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dipikulnya, dan menyibukkan dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang memberikan manfaat sebesar-besar kepentingan rakyat. Bukan pemimpin yang ketika diwawancarai selalu mengatakan bahwa bila ada peluang untuk jabatan yang lebih tinggi namun harus meninggalkan jabatannya yang sekarang yang masih belum rampung; dengan gagahnya ia mengatakan bahwa hal itu tidak terpikirkan sama sekali....Memang jabatan tidak untuk dipikirkan semata, tetapi yang lebih penting bagaimana tetap fokus dengan jabatan yang sekarang dan tidak menjadikan aji mumpung sebagai panglima....

Menjadi Bangsa Reaktif atau Kreatif?

Tatkala sampah menjadi masalah di kota besar di Indonesia terutama Jakarta, masyarakat kita seolah-olah diberikan pilihan bahwa sampah adalah 'masalah' dan harus dibuang jauh-jauh. Pemda DKI-pun harus membuang sampah (TPS) di daerah tetangganya yakni Bantar Gebang (Bekasi). Begitu juga saat kemacetan mendera jalan-jalan di seantero Jakarta, sekali lagi yang menjadi 'biang keroknya' karena jumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan infrastruktur jalan, perilaku pengemudi yang tidak disiplin, dan penegakan aturan berlalu lintas yang masih tidak tegas. Begitu juga ketika pemerintah yang 'ragu-ragu' menaikkan harga BBM, sekali lagi rakyat kita bereaksi kencang; tolak kenaikkan BBM? Pendek kata, setiap persoalah selalu ditanggapi dengan 2 (dua) kubu yang berlawanan; setuju atau tidak setuju; menerima atau menolak. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih bersikap reaktif terhadap persoalan yang dihadapi.

Cobalah perhatikan negeri tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura. Apakah di negeri mereka tidak ada sampah, sedikit kendaraan, atau tidak butuh BBM? Kedua negara itu pastilah memiliki tingkat persoalan yang dihadapi tidak kalah peliknya dengan kita. Bahkan untuk air minum saja misalnya, pihak Singapura harus impor dari Indonesia. Untuk membangun infrastruktur perkebunan dan pelabuhan atau property, pihak Malaysia harus mengimpor tenaga kerja juga dari Indonesia. Dengan kata lain bahwa di kedua negeri jiran itu memiliki persoalan yang boleh dikatakan beda-beda tipislah. Hanya saja pemimpin negara mereka selalu bersikap kreatif terhada persoalan yang ada. Menyadari akan persaingan global pariwisata, Singapura dan Malaysia mempersiapkan dengan matang infrastruktur di negara masing-masing. Malaysia mengklaim bahwa dengan melancong ke Malaysia, maka Anda telah mendatangi seluruh budaya negara-negara di Asia. Begitu juga dengan Singapura yang memposisikan diri sebagai negara tempat membuat pertemuan bisnis atau membuat kantor bisnis terbaik di kawasan Asia Tenggara! 

Indonesia memiliki lebih dari apapun yang dipunyai Singapura atau Malaysia. Sayangnya pemimpin negeri ini tidak mau melakukan bench marking atau studi banding dengan menjelaskan bahwa seandainya negeri tetangga punya program yang baik, maka Indonesia mestinya punya program yang lebih baik lagi. Cobalah perhatikan bahwa untuk membuat pesawat terbang saja kita sudah mampu, apalagi kalau hanya membuka lahan untuk bawang putih atau kacang kedelai. Tugas pemimpin membuat program atau terobosan baru sehingga masyarakat negeri ini menjadi lebih percaya diri dengan dibekali pinjaman untuk modal usaha yang bila perlu tanpa bunga, pelatihan gratis, atau program yang membuat setiap individu bangsa ini mejadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Semua itu harus dimulai dari pribadi pemimpin tertinggi negeri ini. Saat pelik menghadapi ancaman dan perang sekalipun, seorang pemimpin seperti Soekarno-Hatta tidak pernah menunjukkan kegentarannya mereka, bahkan saat mereka harus dibuang di pulau terpencil dan dipenjarakan di sana. Bila para pemimpin di negeri ini telah menunjukkan sikap pantang menyerah, rela berkorban demi negara -- tentu rakyatnya tidak akan banyak menuntut atau turun ke jalan untuk memprotes para pemimpin mereka. Itu semua akan terjadi bila sang pemimpin tidak mengeluh tatkala didera persoalan, tapi tetap semangat dengan menggunakan semua kreatifitas yang ada di benaknya...

Turunkan Vs Naikkan Harga Kedelai

 

Ironis sekaligus memilukan. Begitulah perasaan kita sebagai anak bangsa melihat betapa para perajin tahu dan tempe menjerit karena bahan baku tahu dan tempe yakni kedelai meroket. Pilihan perajin tahu dan tempe adalah sulit. Menaikkan harga sama dengan 'bunuh diri'. Tapi tidak menaikkan harga malah mempercepat 'bunuh diri' itu sendiri. Seperti biasa tanggapan pemangku jabatan di negeri ini melihat 'jeritan' perajin tahu dan tempe itu normatif saja. Sama halnya ketika ada kemacetan menjelang lebaran yang saban tahun mendera negeri ini. Sebenarnya yang perlu diperhatikan saat ini adalah bahwa kebutuhan kedelai mestinya disikapi dengan langkah-langkah strategis dan jangka panjang, bukan dengan jangka pendek dengan menambah kran impor kedelai!

Orang bijak berkata bahwa 'orang yang masih melakukan kesalahan yang sama; bisa diibaratkan sebagai seekor keledai! Nah, kedelai sudah merupakan kebutuhan pokok rakyat ini yang semestinya pula diberikan insentif bagi para petani yang menanam kedelai. Bila tidak, maka mekanisme pasar akan terjadi. Petani yang memiliki skala industri yang lebih besar, efisien, dan modernlah yang akan memenangi persaingan global itu. Sementara lahan yang luas di negeri ini akan kurang diminati oleh petani untuk menanam kedelai karena hanya memberikan keuntungan atau marjin yang tipis saja. Sayangnya lagi, tatkala para perajin tahu dan tempe menjerit -- para petanipun cuek karena tidak ada hubungannya dengan mereka. Menanam komoditas lain lebih menarik daripada menanam kedelai. Kalau sudah begini, siapakah yang harus disalahkan; perajin tahu tempe-kah, atau petani kedelai-kah?

Kalau pemangku jabatan di negeri ini mau berpikir dan bertindak smart, semestinya tidak perlu ragu dan pusing untuk mengatasi kelangkaan atau kenaikan harga kedelai yang menghantui para perajin tahu dan tempe negeri kita. Caranya? Berikan insentif khusus bagi para petani kedelai yang akan menanam kedelai. Dengan demikian para petani akan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Untuk menstabilkan harga kedelai saat panen, BULOG membeli dengan harga yang 'pantas' untuk para petani. Selanjutnya para pejabat di daerah (kota atau kabupaten) yang memiliki banyak petani dan atau perajin tahu dan tempe, sebaiknya memberikan motivasi dan inovasi agar meningkatkan nilai tambah (value added) bagi para pengusaha tahu dan tempe agar bisa meningkatkan proses olah dari tahu dan tempe menjadi bahan jadi yang lebih memiliki prospek untuk konsumen di dalam dan luar negeri. Sudah banyak diketahui bahwa kedelai bisa juga dibikin yogurt atau keju. Dengan sinergisitas antara petani kedelai dengan perajin/pengusaha tahu dan tempe yang difasilitasi oleh pemerintah, maka nilai jual petani kedelai dengan pengusaha/perajin tahu dan tempe akan bertambah. Bila semua sinergi itu terjadi; bukan tidak mungkin kita tidak akan melihat lagi demo para perajin tahu atau tempe yang meminta harga kedelai diturunkan, mengapa? Karena para petani kedelai akan menikmati hasil jual kedelai dengan harga bagus, dan perajin/pengusaha tahu dan tempe dapat meningkatkan diversifikasi produk mereka dengan olahan selain tahu dan tempe yang memiliki nilai jual yang lebih prospek lagi.  Mari kita selesaikan persoalan bangsa ini (kedelai) dengan menggunakan semangat kebangsaan kita. Jangan pernah menyelesaikan persoalan mahalnya harga kedelai dengan mengulang kesalahan yang sama dimasa lalu seperti keledai yang masih mau jatuh pada lubang yang sama.Wallahu a'lam bissowab.....

Penghambat Kemajuan Bangsa #2: Tidak Memiliki Fokus atau Prioritas

Tahun 2013 ini ada sedikit pemandangan yang tidak biasa terjadi saat mudik dengan kereta api. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kebanyakan para penumpang berjubel dan berdesak-desakan saat akan memasuki stasiun dan gerbong kereta. Nampaknya manajemen PT KAI sudah memiliki visi dan misi untuk melakukan improvement dalam melayani penumpang mereka. Pemandangan lainnya masih didapati terutama kemacetan di jalur darat dan penyeberangan ferry Sumatera-Jawa-Bali. Jalur pantura yang masih belum menunjukkan adanya perbaikan dalam hal kemacetan dan kenyamanan para pengendara sepeda motor, mobil, dan bus.

Adalah hal yang lumrah bila pada mudik tahun 2014 nanti para penguasa negeri ini berfokus untuk mengurangi hal-hal yang sering terjadi yakni kemacetan, ketidaknyamanan, kecelakaan lalu-lintas pada saat mudik. Merupakan kebanggaan sekaligus kebahagiaan bila mulai selesai pasca mudik ini, segenap aparat pemerintah mulai dari dephub, kepolisian, PT KAI, Perum Pelabuhan, Pemerintah Pusat dan Pemda masing-masing provinsi untuk melakukan evaluasi agar tingkat kecelakaan dan ketidaknyamanan bisa dikurangi pada tahun 2014 mendatang. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bila kita berfokus dan bersatu padu untuk menyelesaikannya.