Indonesia Menegakkan Hukum (Ekskusi Mati Kejahatan Narkoba)

Revolusi Mental vs Revolusi Sistem

 
Menarik tulisan di salah satu surat kabar nasional tanggal 10 Mei 2014 lalu -- dimana salah seorang kandidat presiden (Joko Widodo) memaparkan visi dan misinya seandainya menjadi RI 1. Revolusi Mental! Ya, itulah hal yang digadang-gadang dan didengungkan oleh sang kandidat presiden sebelum akhirnya terpilih menjadi orang nomor satu di Republik ini.

Mantan Presiden ketiga RI yakni BJ Habibie pernah 'hati-hati' sekali dalam menggunakan istilah tatkala menggantikan Soeharto sebagai presiden. Bila dicerna lebih lanjut maka pengertian revolusi merupakan perubahan cepat dan fundamental terhadap suatu keadaan atau kondisi -- dimana dalam sejarah pemerintahan dunia; lebih banyak menimbulkan korban yang tidak perlu. Di sisi lain ada teori lain tentang perubahan yakni Evolusi. Namun ini terlalu lama waktunya dan kemungkinan akan ketinggalan kereta alias kehilangan momen. Untuk itu pak Habibie mengistilahkan era Reformasi adalah sebagai "Evolusi yang Dipercepat!". Maksudnya perubahan jangan sampai merusak tatanan yang telah dibangun selama ini, dan tentunya jangan sampai menimbulkan korban (yang tidak perlu) lagi.

Hari ini (30/04) -- menjelang beberapa hari Kabinet Kerja Jokowi-JK mengemban amanah menjadi pemimpin negeri ini; publik sudah dapat menilai apakah ada progres yang telah berhasil diraih oleh pemerintahan saat ini. Pengamat ekonomi secara gamblang menyatakan bahwa untuk mengukur apakah kinerja presiden itu lebih baik daripada presiden sebelumnya dapat dilihat dengan menakar nilai tukar Rupiah saat hand over dengan presiden sebelumnya berapa? Kemudian tingkat pengangguran berapa orang, lalu berapa pendapatan perkapita penduduk Indonesia sekarang dibandingkan era presiden sebelumnya. Meskipun banyak variabel lainnya yang lebih empirik dan detail.

Terlepas apakah revolusi mental ala Jokowi sudah berhasil atau belum, namun jauh istilah mental building sudah ada jauh sebelum jabang bayi yang bernama Indonesia itu ada. Adalah WR Supratman yang menciptakan lagu "Indonesia Raya" yang dalam salah satu bait lagunya mendengungkan kata ...'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya....'

Sebagaimana sinyalemen pak Habibie bahwa untuk revolusi bisa menimbulkan 'side effect' atau konsekwensi yang bisa positif atau negatif, atau evolusi yang terlalu lama. Maka perlunya yang namanya Second Option bilamana Revolusi Mental kurang gregetnya atau memiliki resistensi yang kuat di masyarakat.

Barengi dengan Revolusi System

Untuk mengubah mindset anak bangsa yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mengalami panca roba zaman (penjajahan, kemerdekaan, orla/orba, dan sekarang Era Reformasi), maka perlu dipikirkan alternatif lain untuk menunjang percepatan Revolusi Mental yang memiliki tujuan mulai dan strategis tersebut. Revolusi System dimaksud adalah dengan membuat dan menerapkan sistem pemerintahan yang open system, accountable, easy to access dan bagi siapa yang tidak mematuhi sistem tersebut, maka ia akan menuai konsekwensinya. Bilamana seorang pejabat yang mematuhi aturan main yang telah ditetapkan -- bisa dianalogikan seorang nasabah bank yang karena lupa nomor PIN ATM sehingga salah memasukkan kode PIN hingga 3 (tiga) kali, maka ia tidak bisa bertransaksi menggunakan kartu ATM-nya dan ia harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku di bank penerbit ATM tersebut untuk dapat mengambil dan menggunakan kartunya seperti semula.

Mulailah dari Walikota atau Gubernur untuk dapat menerapkan system yang baik bagi pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Bilamana hal ini terwujud, bukan hal tidak mungkin akan terjadi fase dimana Kota/Kabupaten atau Provinsi akan mengepung Ibukota. Dengan kata lain pemerintahan pusat akan dibuat malu oleh pejabat kota/kabupaten atau provinsi yang telah berhasil memiliki dan memaintance system -- sehingga pemerintahan dapat berlangsung lebih baik, efektif, dan lebih smart dibandingkan dengan pelayanan yang berlaku di ibu kota negeri ini.
Wallahu 'alam bissowab.

Iceberg of Our President Candidate

Banjir Jakarta: Sejarah atau Wacana?

Saat ini, banjir di Jakarta bukan hanya peristiwa tahunan atau adu wacana. Saatnya banjir di Jakarta harus dijadikan 'sejarah' dan tidak perlu diulang atau terulang di masa yang akan datang. Dalam mindset 'korban' banjir warga Jakarta -- apapun derita karena banjir mungkin 'perulangan' sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Begitu juga bagi pemangku jabatan di daerah khusus ibukota ini -- 'ketidak patuhan' warga khususnya yang tinggal di bantaran kali Ciliwung atau Pesanggrahan atas rencana pemda DKI untuk merelokasi mereka telah menjadi tesis. Anda patuh, maka kepatuhan Anda akan dihargai setimpal, begitu pula sebaliknya.

Bila ditilik secara mendalam, faktor yang menyebabkan Jakarta berhubungan dengan disiplin warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) mulai dari wilayah Bogor hingga Banten. Pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan 'air mengalir sampai jauh' dan akhirnya ke laut -- tidak perlu 'transit' di daerah pemukiman warga atau fasilitas umum di DKI. Persoalan klasik adalah masalah biaya, otoritas pemangku jabatan di DKI, dan 'kerja sama' antar pemangku jabatan yang berdampingan dengan DKI yakni Jabar dan Banten. Persoalan biaya dan otoritas tidak bisa diselesaikan oleh DKI 1 saja -- mesti melibatkan Pemerintah Pusat dan fully support terhadap pembenahan banjir Jakarta secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan kata lain masing-masing tetangga DKI harus rela dan bahu membahu pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dapat diselesaikan secara gotong royong dan terpadu! Hentikan adanya alasan bahwa banjir di Jakarta adalah urusan Jakarta an sich. Logika sederhananya, tidak ada larangan air dari Bogor atau Depok untuk masuk Jakarta karena itu sudah hukum alam (sunatullah). Namun apapun yang terjadi di daerah hulu sungai, maka Jakarta akan menanggung akibatnya. Bila masing-masing tetangga DKI berpendapat bahwa banjir Jakarta merupakan derita lu atau urusan lu, maka tentunya orang DKI pun bisa berprinsip bahwa kalau air dari Bogor atau Depok tidak bisa kami (pemda DKI - red) halangi, maka kami akan menghalangi orang Bogor atau Depok masuk DKI. Nah, lho....

Membiarkan Pemda DKI seolah-olah seorang diri dalam menghadapi banjir adalah perulangan terhadap sejarah yang tidak perlu diulang. Saatnya stake holder negeri ini harus bersatu padu dalam rangka menyelesaikan persoalan banjir ini. Pembiaran terhadap banjir Jakarta, berarti membiarkan wajah utama negeri ini akan jatuh di mata dunia internasional. Bila ibukota negara saja tidak becus diurus, bagaimana dengan mengurus 17.000 pulau lainnya dan minus 14 juta penduduk dari 220 juta penduduk yang ada? China telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur negeri tirai bambu tersebut telah menjadikan negeri tersebut menjadi negara adikuasa.Saatnya kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bersama-sama, kita bisa!

Mahalnya Biaya Bagi Calon Pemimpin

Menjelang pemilu legislative alias pemilihan calon anggota dewan (DPR RI – red). Sebagaimana sebelumnya, para calon legislative tersebut yang jumlah ribuan sudah mulai ‘menjajakan diri’ baik melalui media masa, spanduk, baliho, sms, blog, maupun website. Cara yang paling gampang tapi juga mahal yakni dengan mencetak sebanyak mungkin spanduk, baliho atau iklan di media cetak/televise. Tak jarang ada calon anggota dewan itu yang wajahnya setiap hari memenuhi koran. Kitapun  seolah-olah dijejali menu hanya memilih gambar dan tidak perlu kenal ‘siapa’ dan ‘mengapa’ orang tersebut layak untuk dapat mewakili kepentingan kita? Saat waktu kampanyepun  -- para caleg tersebut lebih banyak mengedepankan ‘pilihlah saya’ ketimbang menjelaskan alasan ‘mengapa’ Anda harus ‘memilih dia dibandingkan dengan calon lainnya. Di sisi lain para calon legislator tersebut lebih senang menggunakan pendekatan visual dan bukan pendekatan substansial. Alhasil mindset yang berlaku bersifat transaksional. Untuk mendekati vote getter si calon akan menggunakan pendekatan serba cepat, ringkas, jelas dan hanya sekali saja. Begitupun bagi para pemilih, sikapnya juga pragmatis; terima apa saja yang akan diberikan oleh calon pemimpin -- soal memilih siapa itu urusan nanti!

Bila dibandingkan saat masih sekolah, maka caleg diibaratkan calon ketua kelas. Siapa saja bisa mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Biasanya yang maju sebagai ketua kelas adalah orang yang dipercaya, pintar, rajin, jujur, dan punya keberanian lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Parameternya juga kasat mata. Setiap orang pastilah tau kalau si calon ketua kelas adalah orang yang pintar, jujur, atau berani tadi. Enggak perlu kampanye atau bicara cuap-cuap kepada teman-teman sekelas agar ia dipilih menjadi ketua kelas. Hanya saja sang ketua kelas setelah menjadi ketua kelas tidak mendapat gaji atau tunjangan sebagaimana yang diterima oleh anggota dewan kita. Nah, dari kumpulan ketua kelas tadi -- ada yang berminat untuk menjadi ketua OSIS. Maka jabatan ketua OSIS diibaratkan sebagai Presiden. Untuk menduduki jabatan ketua OSIS perlu perjuangan yang lebih berat lagi. Sang calon ketua OSIS harus bisa menyakinkan masing-masing pemilih di setiap kelas yang nota bene sudah ada ketua kelasnya itu. Bahkan bisa jadi calon ketua OSIS tersebut bukanlah ketua kelas, melainkan salah seorang siswa di masing-masing kelas. Sekali lagi siapapun yang akan menjadi ketua OSIS, tetap saja ia tidak akan mendapatkan fasilitas gaji atau tunjangan.Bedanya dengan anggota dewan atau presiden, mereka yang terpilih menjadi anggota dewan atau presiden, memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas yang wah. 

Jadi sebenarnya mencari calon pemimpin itu enggak perlu biaya mahal. Semua kasat mata. Siapa yang jujur, pintar, pekerja keras dan dapat dipercaya -- semuanya ada di sekitar kita. Hanya saja dengan mekanisme keorganisasian berupa partai politik, membuat calon-calon pemimpin  tersebut harus mengeluarkan uang untuk menjadi salah satu pengurusnya. Bukan itu saja, bahkan konon kabarnya siapa yang memiki uang banyak -- peluang untuk menduduki posisi puncak di kepengurusan partai atau urutan dalam kartu pemilihan akan lebih terbuka lebar. Kalau sudah begitu, bagaimanakah peluang orang yang jujur, cerdas, dan dipercaya bisa masuk  ke bursa calon pemimpin bangsa apabila karena kejujuran dan kerja kerasnya selama ini -- ia tidak memiliki uang? 

Persoalan 'kesulitan' kita mencari pemimpin yang bersih (bebas KKN) dan berwibawa (memiliki kompetensi, pekerja keras dan dapat dipercaya) tidak akan serumit yang kita alami sekarang ini bila mulai saat ini mindset kita sebagai anak bangsa bukanlah memilih pemimpin tapi mencari calon pemimpin... Kita mengupas 'isi kepala' alias kompetensi yang dimiliki calon pemimpin kita dan menguji integritasnya dengan memaparkan track record mereka selama ini. Kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat bangsa kita semakin terpuruk di kancah pergaulan internasional.

Dicari: Partai Percaya Diri!

Galibnya orang menjadi anggota atau pengurus partai adalah untuk menjadi kader terbaik dan menduduki posisi puncak sebagai pemangku jabatan puncak di partai tersebut. Adalah aneh bin ajaib bila ada partai yang memiliki sekian banyak anggota dan (pengurus) tentunya, namun untuk mencari kader terbaik mereka -- harus 'mengimpor' dari pihak lain. Mirip-mirip ketika tanah di negeri ini sangat luas dan kebutuhan akan tahu dan tempe tergolong tinggi; ternyata ketika harga kedelai melambung tinggi; kitapun harus impor dari negara lain!

Beberapa tahun lalu partai Golkar mengadakan konvensi untuk menjaring putera-puteri terbaik bangsa untuk kelak dicalonkan sebagai capres dari parta berlambang beringin tersebut. Hal serupa diikuti oleh partai demokrat -- juga dalam rangka menjaring putera-puteri terbaik bangsa untuk kelak diusung sebagai capres dari partai berwarna biru tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan politik di Indonesia karena begitu banyak partai, sulit bagi suatu partai untuk dapat menang mutlak dalam pileg ataupun pilpres. Oleh sebab itu pilihan melakukan koalisi menjadi suatu keniscayaan. Mungkin hanya partai yang dipimpin Wiranto yang sebelum pileg sudah berani memproklamirkan dirinya sebagai capres 2014 dari pihak partai. Hal ini perlu diapresiasi mengingat 'kerapuhan' kabinet yang dibentuk akibat koalisi dalam pencapresan. Dalam kabinet SBY-JK dan SBY-Budiono yang diusung oleh multi partai; terlihat bahwa koalisi gemuk menghasilkan kinerja partai yang lamban karena obesitas birokrasi dan sarat dengan praktik in-efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Mental instan sebagai pemenang dan jadi presiden, hampir dihinggapi oleh sebagian besar partai di negeri ini. Mereka akan menggunakan segala daya dan upaya agar partai dan jagoan mereka bisa menjadi orang nomor satu di republik ini. Mental serba instan ini terlihat sejak pencalegan hingga bentuk koalisi yang akan mereka lakukan. Ujung-ujungnya tidak jelas lagi siapa dan dari partai mana mereka berasal. Maklum saja, orang bisa gonta-ganti partai bila ia tidak terpilih di partai atau partai mereka tidak memenuhi electoral threshold. Sehingga jati diri sebagai orang atau partai menjadi tidak jelas. Menjadi orang partai tak obahnya seorang pialang yang memiliki mindset sebagai profit taker belaka.

Ada kisah sebuah partai di Jerman yang diawal pembentukannya bisa dikatakan sebagai partai kecil atau gurem. Namun berkat komitmen dan menegakkan visi/misi partai secara konsisten, akhirnya orang terbaik di partai mereka bisa menjadi Kanselir. Perjalanan dan penantian serta kerja keras tersebut tidak terjadi dalam 1 (satu) atau 2 (dua) kali pemilu, tapi memakan waktu 98 tahun sejak partai itu didirikan! Mungkin orang akan mencibir atau menganggap lelucon bila ada orang mau mendirikan partai dan baru bisa berkuasa setelah mendekati 1 (satu) abad. Namun fakta kelak akan membuktikan bahwa partai yang hanya memikirkan kepentingan sesaat (menjadi penguasa an sich) -- diibaratkan partai yang hanya memiliki akar serabut atau buah yang banyak saja. Kepercayaan diri sebagai kader partai yang menjunjung tinggi visi dan misi memang membutuhkan keuletan, kesabaran, dan komitmen yang tinggi ditingkat pengurus atau pendiri partai. Kita belum melihat ada partai di negeri ini yang didirikan untuk mencapai cita-cita bersama rakyat dan tidak peduli berapa lama orang di partai mereka yang akan menjadi orang nomor satu di republik ini....

The Power of Commitment

Menjadi seorang yang memegang janji atau commitment tidaklah mudah. Seorang bung Hatta telah menunjukkan komitmennya tatkala harus menjalani hukuman dari sang kakek dengan harus berdiri di bawah pohon karena suatu kesalahan, dilakoninya tatkala beliau baru berusia 6 tahun. Saat ini sangat sulit untuk mencari seseorang pemimpin yang komit dengan apa yang pernah ia janjikan. Kalaupun ada, itu hanya sebatas ucapan di mulut atau kampanye di media surat kabar atau elektronik. Yang miris kita lihat sekarang bahwa komitmen para pemimpin negeri ini masih dilatarbelakangi oleh aji mumpung. Mumpung masih menjabat, mumpung masih mendapatkan fasilitas dari negara, mumpung masih tenar di masyarakat. Lihatlah berita di surat kabar atau media elektronik yang mensinyalir para pejabat publik (yang nota bene adalah pejabat ekskutif) yang ketika masih menjabat, dengan dalih hak dan kepentingan rakyat -- akhirnya menggunakan aji mumpung mereka dengan menggunakan politik 2 (dua) kaki. Dengan kata lain, saat ia masih memiliki tanggung jawab di lembaga ekskutif, ia juga memasang kuda-kuda untuk menjadi pejabat legislatif (anggota dewan) di lembaga DPR. Atau kita lihat betapa beberapa orang pemangku jabatan yang masih bertanggungjawab sebagai kepala daerah (bupati/walikota atau gubernur) di daerah masing-masing, mencalonkan diri di daerah lain dengan jabatan yang lebih tinggi lagi. Sepintas lalu hal ini tidak ada persoalan. Toch secara aturan para pejabat yang masih menjabat tersebut dapat mengambil cuti diluar tanggungan negara. Yang menjadi persoalan apakah etis dan bisa menjadi jaminan tatkala seseorang bupati/walikota atau gubernur yang mengikuti pertarungan pemilihan kepala daerah sebagai bupati/walikota, gubernur, bahkan seorang presiden sekalipun! 

Adalah hal yang tidak etis tatkala seorang pejabat setingkat walikota/bupati atau gubernur yang ketika diambil sumpahnya untuk memegang amanah sebagai kepala daerah di masing-masing daerah yang harus mencurahkan tenaga dan pikiran mereka untuk membangun dan bertanggung jawab atas amanah yang diembankan di pundak mereka selama 4 (empat) atau 5 (lima) tahun, ternyata karena melihat peluang untuk bisa menduduki jabatan publik yang lebih besar lagi, harus ikut bertarung dengan meninggalkan jabatan yang diembannya sekarang? Dalam pilgub DKI tahun 2012 lalu, setidaknya ada 2 (dua) orang pejabat publik setingkat walikota dan gubernur yang harus meninggalkan daerahnya masing-masing untuk mengadu 'peruntungan' di ibu kota. Disinyalir karena sekali lagi ada 'peluang' maka gubernur DKI yang baru beberapa bulan diembannya untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi lagi (Presiden), maka sang gubernur tersebut seolah-olah diberkan 'kartu hijau' untuk nyapres pada pilpres 2014 nanti. Alasan yang dipakai adalah karena ybs dianggap memiliki prestasi karena dalam waktu yang 'singkat' telah 'mampu' membenahi Jakarta! Tidak ada yang salah dengan adanya peluang atau kesempatan yang tentunya akan diambil atau dimanfaatkan oleh siapapun untuk bisa meraihnya. Namun yang menjadi pertanyaan di benak kita adalah seberapa besar komitmen dari setiap pejabat publik di negeri ini untuk tetap fokus menjalankan roda pemerintahan atau menjalani masa dalam jabatannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati tersebut. Bisa dibayangkan seorang gubernur yang mestinya harus meluangkan waktu dan tenaganya fokus mengurusi daerah yang dipimpinnya, namun di sisi lain ia juga sibuk untuk memikirkan bagaimana harus membagi waktu untuk kepentingan kampanye dalam rangka pileg, pilgub, atau pilpres sekalipun. Ketika hati dan pikiran para pemangku jabatan publik itu terpecah, maka saat itu ia dikategorikan sebagai orang yang tidak memenuhi janji atau komitmen yang telah diikrarkannya sesaat ia dilantik menjadi pejabat publik.

Keberhasilan atas kemajuan suatu bangsa harus didukung oleh pemimpin yang memegang janjinya, fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dipikulnya, dan menyibukkan dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang memberikan manfaat sebesar-besar kepentingan rakyat. Bukan pemimpin yang ketika diwawancarai selalu mengatakan bahwa bila ada peluang untuk jabatan yang lebih tinggi namun harus meninggalkan jabatannya yang sekarang yang masih belum rampung; dengan gagahnya ia mengatakan bahwa hal itu tidak terpikirkan sama sekali....Memang jabatan tidak untuk dipikirkan semata, tetapi yang lebih penting bagaimana tetap fokus dengan jabatan yang sekarang dan tidak menjadikan aji mumpung sebagai panglima....