Inikah "Pemimpin DKI" Tahun 2017?

 

Apakah yang bisa dibuat pejabat petahana gubernur DKI menjelang masa berakhirnya masa jabatan tahun 2017? Tentu jawabannya disamping kerja, kerja, kerja. Nampaknya mantan wakil gubernur ini punya jargon pecat, pecat, pecat. Nah, disamping itu bagaimana caranya agar ybs tetap leading di media massa (media darling). Menurut Haji Lulung bahwa penggusuran atau penertiban di kawasan Kalijodo terkesan terburu-buru dan ada kesan ‘pencitraan’ menjelang pilgub DKI 2017. Sah-sah saja memang. Siapapun yang menjadi petahana gubernur DKI, pastilah akan memanfaatkan betul setiap momentum yang ada agar lebih melekat branding pribadi maupun kesan yang ditinggalkan. Kebanyakan strategi sang petahana baik Bupati/Walikota, Gubernur, bahkan Presiden.

Strategi Setengah Cangkir Kopi

Istilah a half glass of coffee strategy (strategi setengah cangkir kopi). Artinya dalam masa jabatan pertama sang petahana, disamping menjalankan program yang sudah dicanangkan sebelumnya, biasanya juga dipersiapkan strategi dimana program tersebut masih dibutuhkan kelanjutannya pada periode kepemimpinan berikutnya. Misalnya sang pejabat petahana mencanangkan bahwa proyek jalan tol di masa pemerintahan (jilid I) dibagi sekian tahap. Maka agar proyek bisa selesai, maka masih dibutuhkan sekian tahun lagi. Biasanya fase selanjutnya itu akan mencakup pada tahun periode kedua dalam pemerintahannya (apabila terpilih kembali – red). Hal ini kasat mata karena bisa jadi proyek tersebut dihentikan bilamana rezim yang baru nantinya menganggap proyek tersebut tidak sejalan yang diinginkan. Alhasil periode kepemimpinan mirip yang terjadi seperti zaman orde baru dimana ada istilah “ganti menteri (pendidikan – red), biasanya ganti kurikulum”. Bila ini terjadi, yang dirugikan tentunya rakyat. Hal lain yang juga dilakukan oleh petahana adalah mendadak memperbaiki infrastruktur seperti jalan, pasar, sarana ibadah, sekolah, yang dilakukan di masa injury time masa kepemimpinan atan menjelang pilkada. Ini untuk mengingatkan kembali bahwa bilamana para memilih kembali memilih sang petahana, maka perbaikan infrastruktur berikutnya akan seperti ini. Padahal membangun dan memelihara infrastruktur merupakan kewajiban setiap pemimpin dimana rakyatnya berada. Tidak peduli apakah di tempat itu ada berapa persen yang memilihnya atau tidak. Strategi ini efektif untuk tataran masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan untuk kaum menengah ke atas, kecendrungan mereka adalah kepastian program yang smart dan bisa dibuktikan secara nyata di lapangan.

Menguasai DKI = Menguasai Indonesia?

Zaman kolonial dikenal istilah, kalo mau menguasai Indonesia, maka kuasailah pulau Jawa. Nampaknya perlu diklarifikasi lagi Jawa yang mana? Apakah Jawa Barat termasuk juga Jawa? Ada yang bilang bahwa Jawa Barat merupakan provinsi di pulau Jawa tapi secara kesukuannya adalah Sunda. Begitu juga dengan DKI yang secara kesukuan identik dengan Betawi. Sinyalemen barang siapa yang menguasai DKI (jadi Gubernur DKI – red), terbukti dengan jabatan marathon yang pernah diduduki presiden RI ke 7 sekarang ini. Road map from Major, Governor, and than became the President tidak terbantahkan. Jadi wajar kalo success story ini bakal diikuti oleh banyak para pemimpi untuk juga menjalani hal yang sama. Diantara sekian banyak para pemimpi itu adalah Yusril Ihza Mahendra. Sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang menganut budaya Timur bahwa calon pemimpin itu enggak boleh show up. Masyarakat lebih suka calon pemimpin yang rendah hati dan sederhana. Bahkan ada joke mengatakan semakin calon pemimpin itu diremehkan atau dilecehkan oleh maka simpati masyarakat akan meningkat. Banyak calon pemimpin DKI (selanjutnya disebut Pemimpi – red), ketika ditanya insan pers; apakah Anda berniat atau berminat (sama saja) untuk menjadi Gubernur DKI tahun 2017? Kebanyakan mereka akan menjawab dengan nada merendah. Nanti dululah. Lihat apakah ada partai pengusunglah. Mau melihat animo masyarakatlah. Sekali lagi mereka tidak serta merta menjawab “YA”. “Ya, saya siap menjadi Gubernur DKI Periode 2017-2022!” Mengapa?  Para pemimpi itu masih malu-malu kucing. Takut bakal ‘dihajar’ para kompetitor (pemimpi lainnya – red). Iya kalo ada partai yang meminang. Iya kalo suara partai yang mendukung/meminang itu mencukupi. Iya apabila jalur independen memenuhi persyaratan. Iya bilamana amunisi alias gizi alias keuangan mendukung, bla bla bla. Alhasil para pemimpi itu hati-hati sekali dalam menanggapi pertanyaan tentang kesiapan mereka bertarung di pilkada DKI 2017 nantinya. Bilamana para pemimpi itu masih bersikap demikian, malah menguntungkan pihak petahana. Mengapa? Secara psikologis, di alam pikiran bawah sadar masyarakat bahwa kompetitor petahana masih cari partai atau dukungan ke sana kemari. Sementara gue (petahana – red) sudah eksis dan bekerja. Yang lainnya masih sibuk cari biduk dan masih dalam tataran wacana. Jadi saya (petahana)-lah yang paling cocok untuk Anda pilih!

Lalu ada seorang anak bangsa bernama Yusril Ihza Mahendra yang mendadak memproklamirkan diri sebagai calon Gubernur DKI Periode 2017-2022. Cius nich Bang? Belum jelas partai mana saja secara resmi memberikan dukungan (yang pasti PBB sudah ya...). Keren. Kalo PBB saja sudah mendukung. Pastilah Amerika, Uni Eropa dan Jepang manut wae, he..he. It’s just kidding! Benar saja. Tidak beberapa lama kemudian sang petahana Gubernur DKI langsung komen bahwa Bang Yusril ngebet jadi Gubernur DKI lantaran pengen jadi Presiden. Nah, lu? Aneh ya? Masa jadi Presiden enggak boleh? Emangnya yang nuduh ngebet jadi Presiden enggak minat jadi Presiden juga? Bukankah existing president dulunya bilang pernah bilang “I don’t think about that (to be a President –red)”  setiap ditanya wartawan (?) – meskipun aura masyarakat Indonesia sudah bisa menebak bahwa ybs pastilah pengen jadi presiden.

Yang saya acungi jempol adalah tanggapan Bang Yusril tatkala petahana Gubernur DKI menyebutnya bahwa jabatan DKI 1 merupakan batu loncatan Presiden RI. Dengan senyumnya yang khas Bang Yusril menyatakan IYA bahwa ia bermimpi menjadi DKI 1 bla-bla, Insya Allah menjadi RI 1. Hingga saat ini tanggapan masyarakat masih rata-rata air atau datar saja. Keberanian mengungkapkan ke publik bahwa dia ingin jadi gubernur DKI dan juga pengen jadi Presiden adalah luar biasa. Ini bukan arogan. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan kesiapan mental untuk bertarung. Meskipun demikian, Bang Yusril pernah dinasehati oleh sahabatnya agar tidak meniru mantan gubernur DKI sebelumnya yang meninggalkan jabatannya untuk mengejar jabatan yang lebih tinggi. Tukang becak saja pernah mencalonkan diri jadi Gubernur DKI, moso’ mantan Menteri enggak boleh? Terus adakah yang salah bilamana seorang Gubernur DKI yang belum habis masa jabatannnya – kemudian ikut bertarung Pilpres dan menjadi Presiden RI? Justru sejarah telah membuktikannya.

Mendayung Biduk ke Hilir

Selain ada peluang DKI 1 bisa menjadi RI 1, saat ini sudah ada juga the second man alias wakil kepala daerah yang karena sesuatu dan lain hal tidak lagi menjadi menjabat – akhirnya jabatan tersebut beralih kepadanya. Wakil Gubernur Banten misalnya. Fenomena ini menarik untuk ditelaah mengingat selama ini orang tidak kepikiran bahwa maybe some day, sang kepala daerah tersebut bisa saja diberhentikan menjadi bupati/walikota, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Nah, peluang orang kedua (second man) tersebut menjadi terbuka lebar. Saya yakin pihak partaipun sekarang juga sudah mempertimbangkan orang yang bakal diusung (apakah nomor 1 atau 2), masing-masing punya peluang untuk tetap menjadi 1 & 2 selama periode jabatan, atau bilamana nomor 1 berhenti digantikan nomor 2. Istilah yang tepat bagi sang wakil yang menggantikan posisi menjadi orang nomor 1 tersebut diibaratkan ‘mendayung biduk ke hilir’ alias tinggal melanjutkan saja.

Yang perlu dipertimbangkan saat ini bagi para pemimpi DKI 1 adalah kekuatan sosial media berikut gerakan di belakangnya. Jadi sah-sah saja bilamana saat ini sudah dibuat tag #Yusrilsahabatku;#Yusrilgubernurku;#Yusrilkoncoku atau #Yusrilkawanku, de el el. Menurut pengakuan tim sukses salah satu calon gubernur DKI 2012 dan Pilpres 2014 lalu bahwa ia pernah menawarkan kampanye lewat media sosial, tapi sang capres lebih senang memilih kampanye menggunakan pendekatan langsung ke pemilih. Padahal menurutnya, kekuatan media sosial saat ini merupakan kekuatan yang diperhitungkan selain media massa atau elektronik.

Menurut hemat saya, pilkada DKI 2017 nanti bilamana sang petahana tetap mencalonkan diri, untuk penghematan biaya pilkada – sebaiknya cukup 2 calon saja. Misalnya Yusril vs Petahana. Bilamana hal ini terjadi tentulah sangat menarik. Spanduk dan baliho bakal rame dengan tulisan berikut: Datanglah  Rame-Rame ke TPS Pilgub DKI 2017. Pilihlah antara Laksamana “Chengho” Yusril vs Ahok...

Dicari: "Pendekar Asli" Betawi

Ada seletukan salah satu bakal calon Gubernur DKI tahun 2012 lalu; bahwa para calon luar Jakarta dianggap sebagai orang yang 'mengadu nasib' di ibukota. Mirip-mirip lagu 'siapa suruh datang Jakarta,' begitulah. Meskipun masih sekitar dua tahun lagi pilgub DKI, namun para pengadu nasib (governor-seeker) sudah melakukan tebar pesona maupun testing the water terhadap animo masyarakat Jakarta terhadap popularitas dan akseptabilitas si empunya niatan tersebut. Mulai dari incumbent gubernur (DKI-red) termasukjuga  incumbent walikota non DKI, politisi, pengusaha, bahkan artis bakal ikut meramekan helatan akbar menuju DKI 1. Tulisan ini bukan untuk menebarkan SARA; karena setiap kali kampanye pilgub selalu ada pihak-pihak tertentu yang menghembuskan SARA tersebut. Tapi 'pendekar asli' Betawi bukan SARA atau SALAH bukan?

Meskipun saya bukan orang Betawi, namun saya agak sedih bilamana orang Betawi yang notabene sejak dulu terkenal dengan kependekarannya -- justru 'kurang terdengar' gaungnya sebagai calon DKI 1 yang akan digadang-gadangkan (baik independen maupun lewat jalur partai), mengapa? Biasanya di daerah luar DKI, anggap saja provinsi tetangga (Jabar-red); saya yakin sebagian besar rakyat tanah Pasundan menanam niat dan tekad bahwa calon gubernur mereka (bukan calon wakil gubernur-red) adalah putera terbaik dari tanah Pasundan. Kata "terbaik" di sini meliputi dari sisi profesionalisme (meliputi keilmuan dan pengalaman memimpin) yang mumpuni, relegius, paham akar budaya masyarakat Jawa Barat dan lain-lain. Begitu juga untuk wilayah Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan -- itu sebagian contoh yang dapat disampaikan. Ini keniscayaan dan bukan SARA. Namun hal itu berbeda untuk konteks Jakarta, karena Jakarta merupakan miniatur Indonesia. Dan kabarnya para pemilih Jakarta lebih rasional dan dan pintar katanya...

Saya masgul lantaran memandang calon Betawi Asli ("Pendekar Asli" Betawi-red) masih menggunakan kaca mata lama alias melihat zamannya Pendekar Si Pitung dan Babe Benyamin (mohon maaf  sebelumnya kepada keluarga Babe Benyamin yang saya cintai...). Apakah orang Betawi sekarang kagak ade nyang pinter-pinter atau pernah menjadi juragan alias CEO di perusahan ternama? Atau kagak ade nyang memiliki bintang di bahu bajunye alias jenderal? Pastilah sudah banyak orang Betawi sekarang ini dengan seabreg pengalaman dan kepiawaiannya.

Kekhawatiran saya yang mendasar adalah para "pengadu nasib" di Jakarta itu (calon DKI 1), sebagian juga incumbent pejabat publik di daerahnya. Aji mumpung mengadu nasib sebagai calon gubernur DKI merupakan preseden jelek bagi kehidupan demokrasi karena selain incumbent tersebut terikat sumpah jabatan untuk tetap menjalankan amanah sebagai kepala daerahnya sampai tuntas, namun di sisi lain 'siapa tahu' naik pangkat ke jenjang karir yang lebih tinggi itu merupakan opportunity yang jarang-jarang ada bukan? Okelah. "Kebiasaan" bilamana tidak jadi terpilih akan kembali ke posisi semula juga meninggalkan kesan yang buruk, kenapa? Boleh jadi ia menjadi pejabat publik di daerahnya yang sekarang bukanlah karena ia benar-benar ingin menjalankan amanah jabatan hingga tuntas, tapi sekaligus coba-coba cari peluang di daerah lain agar dapat jabatan yang lebih bergengsi...

Mengapa harus "Pendekar Asli" Betawi? Saatnya putera terbaik Betawi 'membangkitkan batang terandam' agar dapat percaya diri untuk melenggang menuju kursi DKI 1. Saya memimpikan pemilihan gubernur DKI tahun 2017 nanti diibaratkan seperti kontes abang-none Jakarta -- dimana peserta adalah orang-orang muda Betawi, ganteng dan cantik, cerdas, relegius, berbudaya, dan dapat diandalkan dan dibanggakan semua. Wallahu a'lam bissowwab...

Indonesia Menegakkan Hukum (Ekskusi Mati Kejahatan Narkoba)

Revolusi Mental vs Revolusi Sistem

 
Menarik tulisan di salah satu surat kabar nasional tanggal 10 Mei 2014 lalu -- dimana salah seorang kandidat presiden (Joko Widodo) memaparkan visi dan misinya seandainya menjadi RI 1. Revolusi Mental! Ya, itulah hal yang digadang-gadang dan didengungkan oleh sang kandidat presiden sebelum akhirnya terpilih menjadi orang nomor satu di Republik ini.

Mantan Presiden ketiga RI yakni BJ Habibie pernah 'hati-hati' sekali dalam menggunakan istilah tatkala menggantikan Soeharto sebagai presiden. Bila dicerna lebih lanjut maka pengertian revolusi merupakan perubahan cepat dan fundamental terhadap suatu keadaan atau kondisi -- dimana dalam sejarah pemerintahan dunia; lebih banyak menimbulkan korban yang tidak perlu. Di sisi lain ada teori lain tentang perubahan yakni Evolusi. Namun ini terlalu lama waktunya dan kemungkinan akan ketinggalan kereta alias kehilangan momen. Untuk itu pak Habibie mengistilahkan era Reformasi adalah sebagai "Evolusi yang Dipercepat!". Maksudnya perubahan jangan sampai merusak tatanan yang telah dibangun selama ini, dan tentunya jangan sampai menimbulkan korban (yang tidak perlu) lagi.

Hari ini (30/04) -- menjelang beberapa hari Kabinet Kerja Jokowi-JK mengemban amanah menjadi pemimpin negeri ini; publik sudah dapat menilai apakah ada progres yang telah berhasil diraih oleh pemerintahan saat ini. Pengamat ekonomi secara gamblang menyatakan bahwa untuk mengukur apakah kinerja presiden itu lebih baik daripada presiden sebelumnya dapat dilihat dengan menakar nilai tukar Rupiah saat hand over dengan presiden sebelumnya berapa? Kemudian tingkat pengangguran berapa orang, lalu berapa pendapatan perkapita penduduk Indonesia sekarang dibandingkan era presiden sebelumnya. Meskipun banyak variabel lainnya yang lebih empirik dan detail.

Terlepas apakah revolusi mental ala Jokowi sudah berhasil atau belum, namun jauh istilah mental building sudah ada jauh sebelum jabang bayi yang bernama Indonesia itu ada. Adalah WR Supratman yang menciptakan lagu "Indonesia Raya" yang dalam salah satu bait lagunya mendengungkan kata ...'bangunlah jiwanya, bangunlah badannya....'

Sebagaimana sinyalemen pak Habibie bahwa untuk revolusi bisa menimbulkan 'side effect' atau konsekwensi yang bisa positif atau negatif, atau evolusi yang terlalu lama. Maka perlunya yang namanya Second Option bilamana Revolusi Mental kurang gregetnya atau memiliki resistensi yang kuat di masyarakat.

Barengi dengan Revolusi System

Untuk mengubah mindset anak bangsa yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mengalami panca roba zaman (penjajahan, kemerdekaan, orla/orba, dan sekarang Era Reformasi), maka perlu dipikirkan alternatif lain untuk menunjang percepatan Revolusi Mental yang memiliki tujuan mulai dan strategis tersebut. Revolusi System dimaksud adalah dengan membuat dan menerapkan sistem pemerintahan yang open system, accountable, easy to access dan bagi siapa yang tidak mematuhi sistem tersebut, maka ia akan menuai konsekwensinya. Bilamana seorang pejabat yang mematuhi aturan main yang telah ditetapkan -- bisa dianalogikan seorang nasabah bank yang karena lupa nomor PIN ATM sehingga salah memasukkan kode PIN hingga 3 (tiga) kali, maka ia tidak bisa bertransaksi menggunakan kartu ATM-nya dan ia harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku di bank penerbit ATM tersebut untuk dapat mengambil dan menggunakan kartunya seperti semula.

Mulailah dari Walikota atau Gubernur untuk dapat menerapkan system yang baik bagi pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dll. Bilamana hal ini terwujud, bukan hal tidak mungkin akan terjadi fase dimana Kota/Kabupaten atau Provinsi akan mengepung Ibukota. Dengan kata lain pemerintahan pusat akan dibuat malu oleh pejabat kota/kabupaten atau provinsi yang telah berhasil memiliki dan memaintance system -- sehingga pemerintahan dapat berlangsung lebih baik, efektif, dan lebih smart dibandingkan dengan pelayanan yang berlaku di ibu kota negeri ini.
Wallahu 'alam bissowab.

Iceberg of Our President Candidate

Banjir Jakarta: Sejarah atau Wacana?

Saat ini, banjir di Jakarta bukan hanya peristiwa tahunan atau adu wacana. Saatnya banjir di Jakarta harus dijadikan 'sejarah' dan tidak perlu diulang atau terulang di masa yang akan datang. Dalam mindset 'korban' banjir warga Jakarta -- apapun derita karena banjir mungkin 'perulangan' sejarah yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Begitu juga bagi pemangku jabatan di daerah khusus ibukota ini -- 'ketidak patuhan' warga khususnya yang tinggal di bantaran kali Ciliwung atau Pesanggrahan atas rencana pemda DKI untuk merelokasi mereka telah menjadi tesis. Anda patuh, maka kepatuhan Anda akan dihargai setimpal, begitu pula sebaliknya.

Bila ditilik secara mendalam, faktor yang menyebabkan Jakarta berhubungan dengan disiplin warga yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) mulai dari wilayah Bogor hingga Banten. Pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan 'air mengalir sampai jauh' dan akhirnya ke laut -- tidak perlu 'transit' di daerah pemukiman warga atau fasilitas umum di DKI. Persoalan klasik adalah masalah biaya, otoritas pemangku jabatan di DKI, dan 'kerja sama' antar pemangku jabatan yang berdampingan dengan DKI yakni Jabar dan Banten. Persoalan biaya dan otoritas tidak bisa diselesaikan oleh DKI 1 saja -- mesti melibatkan Pemerintah Pusat dan fully support terhadap pembenahan banjir Jakarta secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan kata lain masing-masing tetangga DKI harus rela dan bahu membahu pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir dapat diselesaikan secara gotong royong dan terpadu! Hentikan adanya alasan bahwa banjir di Jakarta adalah urusan Jakarta an sich. Logika sederhananya, tidak ada larangan air dari Bogor atau Depok untuk masuk Jakarta karena itu sudah hukum alam (sunatullah). Namun apapun yang terjadi di daerah hulu sungai, maka Jakarta akan menanggung akibatnya. Bila masing-masing tetangga DKI berpendapat bahwa banjir Jakarta merupakan derita lu atau urusan lu, maka tentunya orang DKI pun bisa berprinsip bahwa kalau air dari Bogor atau Depok tidak bisa kami (pemda DKI - red) halangi, maka kami akan menghalangi orang Bogor atau Depok masuk DKI. Nah, lho....

Membiarkan Pemda DKI seolah-olah seorang diri dalam menghadapi banjir adalah perulangan terhadap sejarah yang tidak perlu diulang. Saatnya stake holder negeri ini harus bersatu padu dalam rangka menyelesaikan persoalan banjir ini. Pembiaran terhadap banjir Jakarta, berarti membiarkan wajah utama negeri ini akan jatuh di mata dunia internasional. Bila ibukota negara saja tidak becus diurus, bagaimana dengan mengurus 17.000 pulau lainnya dan minus 14 juta penduduk dari 220 juta penduduk yang ada? China telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur negeri tirai bambu tersebut telah menjadikan negeri tersebut menjadi negara adikuasa.Saatnya kita menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bersama-sama, kita bisa!

Mahalnya Biaya Bagi Calon Pemimpin

Menjelang pemilu legislative alias pemilihan calon anggota dewan (DPR RI – red). Sebagaimana sebelumnya, para calon legislative tersebut yang jumlah ribuan sudah mulai ‘menjajakan diri’ baik melalui media masa, spanduk, baliho, sms, blog, maupun website. Cara yang paling gampang tapi juga mahal yakni dengan mencetak sebanyak mungkin spanduk, baliho atau iklan di media cetak/televise. Tak jarang ada calon anggota dewan itu yang wajahnya setiap hari memenuhi koran. Kitapun  seolah-olah dijejali menu hanya memilih gambar dan tidak perlu kenal ‘siapa’ dan ‘mengapa’ orang tersebut layak untuk dapat mewakili kepentingan kita? Saat waktu kampanyepun  -- para caleg tersebut lebih banyak mengedepankan ‘pilihlah saya’ ketimbang menjelaskan alasan ‘mengapa’ Anda harus ‘memilih dia dibandingkan dengan calon lainnya. Di sisi lain para calon legislator tersebut lebih senang menggunakan pendekatan visual dan bukan pendekatan substansial. Alhasil mindset yang berlaku bersifat transaksional. Untuk mendekati vote getter si calon akan menggunakan pendekatan serba cepat, ringkas, jelas dan hanya sekali saja. Begitupun bagi para pemilih, sikapnya juga pragmatis; terima apa saja yang akan diberikan oleh calon pemimpin -- soal memilih siapa itu urusan nanti!

Bila dibandingkan saat masih sekolah, maka caleg diibaratkan calon ketua kelas. Siapa saja bisa mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Biasanya yang maju sebagai ketua kelas adalah orang yang dipercaya, pintar, rajin, jujur, dan punya keberanian lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Parameternya juga kasat mata. Setiap orang pastilah tau kalau si calon ketua kelas adalah orang yang pintar, jujur, atau berani tadi. Enggak perlu kampanye atau bicara cuap-cuap kepada teman-teman sekelas agar ia dipilih menjadi ketua kelas. Hanya saja sang ketua kelas setelah menjadi ketua kelas tidak mendapat gaji atau tunjangan sebagaimana yang diterima oleh anggota dewan kita. Nah, dari kumpulan ketua kelas tadi -- ada yang berminat untuk menjadi ketua OSIS. Maka jabatan ketua OSIS diibaratkan sebagai Presiden. Untuk menduduki jabatan ketua OSIS perlu perjuangan yang lebih berat lagi. Sang calon ketua OSIS harus bisa menyakinkan masing-masing pemilih di setiap kelas yang nota bene sudah ada ketua kelasnya itu. Bahkan bisa jadi calon ketua OSIS tersebut bukanlah ketua kelas, melainkan salah seorang siswa di masing-masing kelas. Sekali lagi siapapun yang akan menjadi ketua OSIS, tetap saja ia tidak akan mendapatkan fasilitas gaji atau tunjangan.Bedanya dengan anggota dewan atau presiden, mereka yang terpilih menjadi anggota dewan atau presiden, memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas yang wah. 

Jadi sebenarnya mencari calon pemimpin itu enggak perlu biaya mahal. Semua kasat mata. Siapa yang jujur, pintar, pekerja keras dan dapat dipercaya -- semuanya ada di sekitar kita. Hanya saja dengan mekanisme keorganisasian berupa partai politik, membuat calon-calon pemimpin  tersebut harus mengeluarkan uang untuk menjadi salah satu pengurusnya. Bukan itu saja, bahkan konon kabarnya siapa yang memiki uang banyak -- peluang untuk menduduki posisi puncak di kepengurusan partai atau urutan dalam kartu pemilihan akan lebih terbuka lebar. Kalau sudah begitu, bagaimanakah peluang orang yang jujur, cerdas, dan dipercaya bisa masuk  ke bursa calon pemimpin bangsa apabila karena kejujuran dan kerja kerasnya selama ini -- ia tidak memiliki uang? 

Persoalan 'kesulitan' kita mencari pemimpin yang bersih (bebas KKN) dan berwibawa (memiliki kompetensi, pekerja keras dan dapat dipercaya) tidak akan serumit yang kita alami sekarang ini bila mulai saat ini mindset kita sebagai anak bangsa bukanlah memilih pemimpin tapi mencari calon pemimpin... Kita mengupas 'isi kepala' alias kompetensi yang dimiliki calon pemimpin kita dan menguji integritasnya dengan memaparkan track record mereka selama ini. Kesalahan dalam memilih pemimpin akan membuat bangsa kita semakin terpuruk di kancah pergaulan internasional.